Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB memetakan sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah NTB. Hasil sementara, Kabupaten Lombok Timur mencatatkan jumlah anak tidak sekolah terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB.
Kepala Dikpora NTB, Syamsul Hadi, menjelaskan bahwa tingginya jumlah ATS di Lombok Timur karena faktor demografi wilayah tersebut yang memiliki populasi terbesar di NTB. Namun, Namun untuk angka pastinya ia tidak menyebutkannya.
Ia menegaskan, angka yang banyak secara jumlah tidak menjadikan persentasenya sebagai yang tertinggi jika dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk.
“Ya tentu karena biasanya Lombok Timur lah paling banyak, gitu. Karena Lombok Timur paling banyak anunya (penduduknya), cuma persentasenya tidak menjadi yang paling tinggi. Kalau bicara banyak gitu kan, kalau persentasenya berdasarkan jumlah penduduk kan bukan itu yang tertinggi,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Lebih lanjut, Syamsul membeberkan data ATS di NTB di mana dashboard internal mencatat sekitar 53.000 anak, sementara data Pusdatin mencatat 47.000 anak.
Ia menegaskan, data tersebut masih memerlukan verifikasi ulang. Pasalnya, saat tim melakukan uji petik di 40 Desa Berdaya dengan target pencarian 2.000 data anak tidak sekolah, temuan di lapangan jauh berbeda.
“Tim di lapangan ternyata hanya menemukan sekitar 100-an anak saja. Hal ini menunjukkan bahwa data yang ada selama ini belum sepenuhnya refresh dan update,” jelasnya.
Tantangan di Lapangan
Dalam penelusuran di lapangan, pihaknya menemukan berbagai kendala yang memicu anak-anak terpaksa putus atau tidak melanjutkan sekolah.
Selain faktor kemiskinan yang menjadi pemicu utama, persoalan kultural dan musim kerja turut memperparah situasi.
“Di beberapa tempat, anak-anak kerap meninggalkan bangku sekolah saat musim panen tiba untuk ikut bekerja di ladang, hingga akhirnya kelanjutan pendidikannya terabaikan,” tambahnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Syamsul Hadi menyiapkan terobosan agar anak-anak pekerja ladang tetap mendapatkan hak belajar.
Pihaknya berencana menghadirkan program pendidikan jarak jauh di beberapa SMA serta mendirikan kelas khusus langsung di area tempat mereka bekerja.
“Nah, sekarang kita ingin membuat solusi pendidikan jarak jauh di beberapa SMA. Ada juga nanti, ke mana pun mereka pergi bekerja di ladang, kita akan mendirikan kelas-kelas di situ,” ungkapnya.
Syamsul menyatakan masih terus mevalidasi data secara menyeluruh untuk memastikan penanganan ATS di NTB tepat sasaran sesuai akar masalah di lapangan.
DPRD Desak Pengawasan Terpadu
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi V DPRD NTB, Didik Sumardi, menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin penuh hak pendidikan anak tanpa ada toleransi pembiaran.
“Tidak ada retorika lagi, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk membiarkan itu. Jadi harus kita lakukan segala daya upaya untuk bagaimana menyelamatkan mereka, pastikan mereka harus sekolah,” tegas Didik.
Didik juga menyoroti kendala biaya dan jarak yang kerap masyarakat keluhkan. Menurutnya, meski sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat sudah terjamin gratis tanpa pungutan wajib.
Namun masih ada kendala seperti jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov agar lebih peka, misalnya dengan memberikan bantuan transportasi bulanan atau fasilitas sepeda bagi siswa yang rumahnya jauh.
Selain itu, Didik menekankan bahwa penanganan anak tidak sekolah bukan hanya tugas dinas terkait. Pemerintah harus membangun jejaring pengawasan terpadu mulai dari tingkat keluarga, RT, kepala lingkungan, kadus, kades, lurah, hingga camat.
“Dinas harus punya sistem untuk meneropong itu semua sampai ke sistemnya terbangun sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Pemprov NTB dan DPRD sepakat bahwa penuntasan persoalan anak tidak sekolah ini menjadi kunci penting dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang saat ini masih berada di jajaran 10 terbawah nasional akibat salah satu faktor utamanya dari aspek pendidikan. (*)
