Jakarta (NTBSatu) – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan rencana pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 November 2026 sore.
Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu tadi pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo mengutip Live YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 10 November 2026.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.
DPR Kaji Aspirasi Pemakzulan Gibran
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.
Puan mengatakan, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” kata Puan saat ditanya hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Puan menyebut saat ini sudah banyak masukan yang diterima melalui anggota fraksi terkait sikap DPR dan mekanismenya. Ia memastikan bahwa pimpinan akan memproses masukan tersebut.
“Mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan belum bisa menyikapi karena surat presiden (surpres) belum ada dan DPR baru menggelar pembukaan masa sidang II Tahun 2026-2027. Surat-surat yang masuk baru tahap pemeriksaan di tata usaha.
“Tentu saja kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan di DPR melalui komisi terkait,” ujarnya. (*)
