Jakarta (NTBSatu) – Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang ikut ambil bagian dalam pengusulan tersebut. Ia menyebut usulan juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Sudah disampaikan kepada pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi” kata Mardani saat mengutip CNNIndonesia, Selasa 10 November 2026. Jumlah ini bertambah dari awalnya di sekitar 25 pengusul.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima usulan tersebut. Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendokumentasikan usulan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan menindaklanjuti lebih lanjut setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, apa, dan apa mekanismenya,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Sebagai informasi, Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1). Serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Selain itu, Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal. Salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat dapat diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disetujui menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota. (*)
