Jakarta (NTBSatu) – Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar menyomasi Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra buntut tuduhan Ketua Umum Bahlil Lahadila terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali menyebut somasi itu karena mereka menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarkan konten-konten. Yng menurut kami itu belum tentu benar,” ujarnya dalam konferensi pers, mengutip Kompas TV, Selasa, 10 November 2026.
Sattu menjelaskan, pemberian somasi terbuka itu juga atas izin dan kekuasaan langsung oleh Bahlil kepada tim hukum Partai Golkar.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan Surat Somasi itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam somasinya, Golkar menyoroti pernyataan yang menyebut salah satu Ketua Umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden. Hingga ikut rapat dengan para jenderal yang sudah tersangka.
“Narasi-narasi tersebut sengaja mereka tujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” jelasnya.
Derek menegaskan, seluruh narasi yang Said Didu dan Sri Radjasa sampaikan tidak berdasarkan fakta ataupun bukti pendukung. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif. Yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Menurut Tim Hukum Golkar, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan peraturan-undangan. Di antaranya Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
“Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarkanluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas,” jelasnya.
Beri Tenggat Waktu untuk Minta Maaf
Derek menambahkan memberikan jangka waktu 3×24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa. Dalam rangka meminta maaf secara terbuka serta mencabut pernyataan dan menurunkan konten video terkait di media sosial.
Lebih lanjut, ia menambahkan jika somasi tersebut tetap tidak mendapat respons dalam kurun waktu tersebut, maka pihaknya akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Somasi ini kami sampaikan sebagai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara patut sebelum adanya upaya hukum,” tutupnya.
Sebelumnya Bahlil sempat berdebat ikut terlibat dalam pertemuan bersama Ketua Parpol dengan tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil membela diri dengan mengklaim dirinya juga sebagai korban penyadapan empat Jenderal Polri itu. Dia tak menyebutkan asal informasi dirinya sebagai korban penyadapan. Namun, Bahlil mengatakan bagaimana dia ikut terlibat, padahal ia juga menjadi korban penyadapan.
“Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja (korban),”ujarnya saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu, 7 November 2026. (*)
