Pemerintah Akan Segera Tetapkan Besaran UMP 2027, Berikut Prediksi Besarannya
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah segera mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan pemerintah belum merilis angka resmi kenaikan upah secara nasional karena masih menunggu pembahasan di tingkat daerah.
“Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026,” ujarnya, mengutip Kompas.com pada Rabu, 18 November 2026.
Jadwal Penetapan Upah
Kemnaker menetapkan tenggat waktu pengumuman upah minimum secara berjenjang untuk seluruh wilayah. Setelah gubernur mengumumkan UMP pada 21 November 2026, pemerintah daerah melanjutkan proses dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat pada 25 November 2026.
Rangkaian jadwal berikutnya mencakup penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dengan batas waktu maksimal pada 26 November 2026. Seluruh tahapan penetapan upah minimum di daerah berakhir pada 30 November 2026 sebagai tenggat pengumuman Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Mekanisme ini merujuk langsung pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi tersebut, gubernur memegang kewenangan wajib untuk menetapkan UMP dan UMSP di wilayah masing-masing.
Formula Penghitungan dan Prediksi Besaran
Pemerintah menggunakan tiga variabel utama dalam menghitung formula upah minimum 2027, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan. Formula penghitungan menggabungkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu atau alfa pada rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Guna memastikan akurasi penghitungan, Kemnaker menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi tersebut mencakup empat komponen pengeluaran utama, yakni makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, Kemnaker menyusun estimasi KHL melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan data estimasi tersebut sebagai rujukan utama.
Ia juga menekankan agar pemerintah daerah mengedepankan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha sehingga keputusan upah tercapai secara berimbang. Di sisi lain, sejumlah elemen buruh telah menyampaikan proyeksi dan tuntutan besaran kenaikan upah.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen, dengan rata-rata kenaikan nasional menyentuh angka 8,05 persen. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) juga mendorong angka serupa, yakni di level 7,5 persen.
Jika simulasi kenaikan 7,5 persen hingga 9,5 persen berlaku, besaran UMP di sejumlah wilayah akan mengalami penyesuaian signifikan. UMP DKI Jakarta misalnya, berpotensi menembus kisaran Rp6,15 juta hingga Rp6,27 juta per bulan.
Sementara itu, wilayah dengan upah minimum rendah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat berpeluang naik menuju kisaran Rp 2,49 juta hingga Rp 2,54 juta.
Penyesuaian serupa juga berlaku di tingkat regional lain seperti NTB. Berdasarkan basis data upah minimum sebelumnya di angka Rp2,67 juta. Selanjutnya akan naik sebesar 7,5 hingga 9,5 persen sehingga estimasi pada kisaran Rp2,87 hingga 2,92 juta per bulan. (*)




