Nasional

Puan Tunggu Masukan Fraksi Sebelum Sikapi Usulan Pemakzulan Gibran

Jakarta (NTBSatu) – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pimpinan DPR akan mengumpulkan dan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, serta komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.

Puan mengatakan, berbagai masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses.

“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” kata Puan saat ditanya hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Puan menyebut saat ini sudah banyak masukan yang diterima melalui anggota fraksi terkait sikap DPR dan mekanismenya. Ia memastikan bahwa pimpinan akan memproses masukan tersebut.

“Mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan belum bisa menyikapi karena surat presiden (surpres) belum ada dan DPR baru menggelar pembukaan masa sidang II Tahun 2026-2027. Surat-surat yang masuk baru tahap pemeriksaan di tata usaha. 

“Tentu saja kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan di DPR melalui komisi terkait,” ujarnya.

“Tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mewariskan. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke dekatnya bisa terulang Kembali,” pungkas puan menambahkan.

Sebelumnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan parlemen segera memproses usulan pemakzulan terhadap Waperes Gibran Rakabuming Raka, setelah DPR memasuki masa sidang, Selasa, 10 November 2026 besok. Ia memastikan pada waktunya DPR akan menyikapi usulan tersebut.

Menurut Dasco, banyak organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme di DPR mengenai polemik ijazah Gibran, menyusul adanya putusan MK dan MA.

Namun, ia mengatakan, berbagai aspirasi tersebut belum bisa diproses karena DPR masih dalam masa reses.

“Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini. Nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, mengutip IDN Times, Senin, 9 November 2026. (*)

Artikel Terkait