Mataram (NTBSatu) – Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam penyelenggaraan ibadah umrah di Bima-Dompu, naik penyidikan. Polisi menegaskan bahwa sejumlah travel yang membawa jemaah tidak mengantongi izin sebagai penyelenggara ibadah umrah.
Dir Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Arisandi membenarkan meningkatnya status perkara dari tahap penyelidikan tersebut. “Kita sudah naikan ke (tahap) penyidikan,” tegasnya, Selasa, 10 November 2026.
Salah satu alasan meningkatnya status perkara ini setelah kepolisian memintai keterangan pihak Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) NTB. Hasilnya, dua perusahaan yang diduga terlibat memberangkatkan jemaah umrah, yakni THU dan IAH, disebut tidak memiliki izin.
Izin tersebut adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). “Jadi, travel harus punya legalitas itu,” terang Arisandi.
Kepolisian menduga, perusahaan THU dan IAH melakukan kerjasama untuk memberangkatkan jemaah umrah. Menurut Arisandi, jika perusahaan ingin merekrut jemaah dari daerah, mereka harus memiliki cabang kantor masing-masing. Bukan menggandeng pihak lain. Apalagi sesama perusahaan yang tidak berizin.
Menurutnya, perusahaan yang hanya memiliki izin sebagai agen perjalanan wisata, tidak boleh merekrut dan memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah.
“Dari data kami, dua-duanya (THU dan IAH), tidak memiliki izin. Sempat memberangkatkan orang sampai Jakarta. Tapi tidak lanjut ke Jeddah atau Arab,” ungkapnya.
Langkah lain, sambung Arisandi, pihaknya saat ini masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Mayoritas di antara mereka adalah masyarakat yang menjadi korban. Sebagai besar di antara jemaah tersebut berasal dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.
Polda Jemput Bola
Walaupun jarak cukup jauh, kepolisian mengaku akan “menjemput bola”. Caranya, Polda NTB akan berkoordinasi dengan Polres setempat untuk pemeriksaan saksi-saksi.
“Jadi teknisnya, apa yg dilakukan (pemeriksaan) Polres Dompu dan Polda NTB, sebenarnya sama,” tegas Dir Reskrimum Polda NTB.
Di kasus ini, sedikitnya 58 orang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan ini. “Kerugiannya Rp30 juta per orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar,” katanya, Minggu, 1 November 2026.
Perkara ini berawal dari THU, sebuah perusahaan perjalanan umrah melaporkan IAH yang juga bergerak di bidang yang sama.
Namun, karena masyarakat mengalami kerugian dari dua perusahaan itu, Arisandi meminta para korban melaporkan langsung kejadian tersebut.
Berapa korban selanjutnya melapor ke Polres Dompu. Namun Dit Reskrimum Polda NTB mengambil alih proses hukum tersebut. Sejumlah korban lainnya ada yang datang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB.
“Belum semuanya (korban melapor), karena mereka terkendala jarak,” terang Arisandi. (*)
