Mataram (NTBSatu) – DPR RI mengadakan Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Saat membuka masa persidangan baru, mereka menyoroti insiden keamanan nasional yang cukup pelik belakangan ini.
Lembaga legislatif ini menuntut aparat mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia secara transparan. Hal itu sesuai pengawasan dari DPR RI, Puan Maharani.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan presiden republik Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya, mengutip YouTube TVR Parlemen pada Selasa, 10 November 2026.
DPR RI resmi menetapkan penanganan kasus penyadapan ini sebagai agenda utama fungsi pengawasan parlemen.
Integritas Penegakan Hukum
DPR menilai aksi penyadapan terhadap presiden sebagai ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum. Pihak kepolisian harus membongkar motif utama di balik aksi penyadapan penentu kebijakan tertinggi negara tersebut.
Puan mengingatkan aparat agar tidak menyalahgunakan kekuasaan negara untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Penegak hukum wajib menjaga independensi penuh selama memproses perbuatan ilegal yang mengancam stabilitas nasional ini.
Selain itu, DPR menolak keras segala bentuk kriminalisasi maupun tindakan pembungkaman suara kritis warga negara. Lembaga legislatif ini juga menegaskan instrumen hukum wajib murni mengabdi pada perlindungan hak publik dan kedaulatan negara.
Prioritas Pengawasan Parlemen
Puan juga menetapkan penanganan penyadapan presiden di urutan teratas dari 12 isu strategis pengawasan dewan. Ia menugaskan komisi terkait untuk terus mengawal setiap tahap perkembangan proses penyidikan kepolisian.
Langkah pengawasan ketat ini bertujuan mencegah munculnya spekulasi liar yang dapat meresahkan masyarakat luas. Selanjutnya, parlemen mendesak kepolisian menyampaikan hasil temuan secara jujur kepada publik tanpa ada hal yang disembunyikan.
Kasus penyadapan ini sekaligus mendorong DPR untuk mengevaluasi sistem perlindungan data dan komunikasi pejabat tinggi negara. DPR meminta pemerintah memperketat pertahanan siber nasional guna menutup celah aksi penyadapan ilegal pada masa depan.
Lembaga ini berharap pengusutan tuntas kasus ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan serta kepastian hukum. Masa sidang ini akan menjadi pembuktian keseriusan semua pihak dalam menjaga kehormatan simbol negara Indonesia. (*)
