Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mematangkan perencanaan anggaran serta pendataan fasilitas yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Pihaknya menegaskan bahwa kepastian nominal anggaran dan daftar rinci venue yang akan direvitalisasi masih menunggu hasil penghitungan teknis dari pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) serta Pengurus Besar (PB) PON.
Kepala Dinas Dikpora NTB, Syamsul Hadi menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan venue tersebut dialokasikan pada tahun 2027. Namun, hingga saat ini, angka pasti anggaran tersebut masih belum final.
“Kita belum dipastikan berapa kita diberikan, tapi kan nunggu perhitungan dari pihak Bappeda. Kalau misalnya ini besok mereka periksa lagi, lantai perlu perbaikan berapa nominalnya, nah itu yang kita usulkan sesuai dengan kebutuhan itu,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Menghadapi perhelatan PON 2028, NTB tercatat lebih banyak mendapat bagian cabang olahraga (cabor) secara indoor (dalam ruangan).
Oleh karena itu, Syamsudin memastikan tidak ada proyek pembangunan venue baru. Pihaknya berupaya untuk memperbaiki fasilitas yang sudah ada agar lebih efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait dengan estimasi biaya besar yang sempat KONI Pusat minta yang mencapai Rp1 triliun, Syamsul Hadi menilai angka tersebut terlalu mahal untuk perbaikan fasilitas indoor yang ada saat ini.
“Tidak sampai segitu nilainya,” jelasnya.
Keterlibatan Lintas Sektor
Selain masalah infrastruktur, Syamsudin juga membuka peluang adanya penyesuaian atau pengurangan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di NTB.
Ia menegaskan, evaluasi ini dilakukan demi menyesuaikan dengan kapasitas serta kesiapan daerah tanpa harus memaksakan jumlah cabor yang berlebihan.
Ia menambahkan bahwa penentuan akhir terkait rincian anggaran, teknis bangunan, hingga pembagian cabor nantinya akan diputuskan secara kolektif oleh tim terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PB PON, bukan diputuskan secara sepihak.
“Nanti finalnya tim ya, bukan saya seorang diri. Yang secara teknis-teknisnya itu nanti ada teman-teman yang dari berbagai OPD,” tegas dia.
Sebelumnya, KONI Pusat meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan PON NTB-NTT-Jakarta 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, menjelaskan bahwa pihak penyelenggara membutuhkan anggaran Rp1 triliun tersebut khusus untuk biaya pelaksanaan PON.
Sementara itu, pihak daerah membutuhkan anggaran terpisah untuk merenovasi venue dan membangun fasilitas olahraga lainnya.
“Satu cabor membutuhkan alokasi angka tersendiri. Makanya mari kita menatanya. Semoga nilainya bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Suwarno mengimbau pihak daerah agar tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga (cabor) pada PON 2028 mendatang demi menekan lonjakan anggaran.
Imbauan Penghematan Anggaran
Ia juga meminta Pemprov NTB menghemat anggaran dengan tidak membangun venue baru, melainkan merenovasi fasilitas yang sudah ada, seperti GOR 17 Desember di Turida, Mataram.
“Fasilitas official juga memerlukan perhatian. Setiap venue membutuhkan spesifikasi ruangan tersendiri. Pemprov harus segera mengerjakannya,” kata Suwarno.
Berdasarkan hasil peninjauan, KONI Pusat menilai fasilitas olahraga di NTB masih memerlukan perbaikan mendasar.
Suwarno menilai beberapa venue telah memenuhi syarat dasar, namun Pemprov NTB wajib menindaklanjuti sejumlah catatan khusus seperti menyempurnakan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, hingga ruang kesehatan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB juga harus memperhatikan kebersihan, kelayakan venue, penataan lingkungan, akses masuk, hingga ketersediaan tempat parkir.
Suwarno menilai upaya ini mencakup pelapisan ulang (overlay) fasilitas guna melengkapi venue yang memenuhi syarat dengan catatan.
Selain venue bersyarat, pihak KONI Pusat menemukan venue yang sama sekali tidak memenuhi syarat, contohnya fasilitas cabor atletik. Venue atletik NTB kekurangan akses langsung ke lapangan dari ruangan serta tidak memiliki lapangan cadangan untuk latihan atlet.
Kondisi lahan sekitar juga tidak memungkinkan perluasan. Lintasan atletik saat hierarki hanya berjumlah enam jalur dan posisinya berdempetan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Suwarno menyarankan Pemprov NTB tidak memaksakan pelaksanaan atletik di lokasi tersebut tanpa mengurangi nilai sebagai tuan rumah.
Sementara itu, cabor hoki membutuhkan dua jenis fasilitas, yakni indoor dan outdoor. Hingga kini, Pemprov belum menentukan lokasi pasti.
Lokasi usulan untuk hoki outdoor bahkan masih mengalami sengketa lahan. Pemisahan venue hoki juga berpotensi menambah beban alokasi dana kontingen daerah lain.
Untuk cabor golf, Suwarno mengevaluasi pemeliharaan fasilitas milik swasta, ketersediaan shelter (tempat berteduh), serta standar kualitas lapangan.
“Provinsi masih ingin mempertahankan cabor golf di sini. Selama memenuhi standar, kami tidak masalah. Namun, jika pada waktunya tidak memenuhi standar, kami akan memindahkannya,” pungkas Suwarno. (*)
