Mataram (NTBSatu) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin, 9 November 2026, mendapatkan sorotan tajam terkait keterlambatan pengajuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurllah disapa Maman, menyorti keterlambatan Jadwal APBD 2027 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terkait konsistensi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Ia menegaskan bahwa pengajuan rancangan APBD diatur secara ketat dalam regulasi perundang-undangan yang bersifat wajib dan bukan sekadar himbauan.
Ia menekankan, sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 pada Pasal 104, 105 maupun Undang-Undang Keuangan Negara, kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan tentang APBD sekurang-kurangnya 60 hari sebelum satu tahun anggaran di tutup.
”ini APBD harus beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran terakhir,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Ia juga merujuk pada ketentuan Pasal 20 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.
Menurutnya, ketidakdisiplinan jadwal ini berdampak pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan hilangnya ruang pembahasan yang memadai bagi DPRD.
“Bagaimana kita mau perbaiki tata kelola kita kalau seperti ini kita lakukan? Penetapan ini seharusnya bulan Agustus, yang menjadi dasar kepala daerah menyebarluaskan semuanya untuk membuat RKA-nya. Hari ini, sesuai dengan Pasal 19 ayat 4, kita tidak pernah membahas mengenai data tersebut,” tegasnya.
Ia meminta pimpinan dewan agar lebih tegas mengevaluasi pola komunikasi dan koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Ia juga mendesak agar persoalan administrasi ini mereka bahas secara teknis dalam rapat khusus bersama OPD terkait.
RAPBD 2027 Terkendala Adminsitrasi
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan apresiasi atas penyampaian oleh anggotanya tersebut.
Isvie mengakui bahwa dinamika pengajuan nota keuangan RAPBD 2027 menghadapi sejumlah kendala administratif di tingkat eksekutif.
Isi menegaskan, bahwa pihaknya sudah berkali kali menyurati untuk mempercepat memberikan nota keuangan dari RAPBD 2027,
“Kita sudah surati berkali-kali, namun kita tahu banyak kendala yang pemerintah alami, belum lagi ada review yang harus dilakukan terkait dengan pokok-pokok pikiran, termasuk juga verifikasi mengenai Pokir DPRD,” jelas Isvie
Ia memastikan bahwa masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi bersama agar sistem penganggaran ke depan berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan hukum.
“Kita lanjutkan, baik Pak Maman, saya kira cukup dan kita pahami Pak Maman memang orang yang paling kritis di DPRD. Kali ini saya mewakili, apa yang Bapak sampaikan menjadi usulan dan masukan untuk pimpinan dan untuk pemerintah,” ujarnya.
UU ITE Batasan Pengajuan
Terkait dengan batas waktu pengajuan, regulasi dalam Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 memang mewajibkan kepala daerah menyampaikan dokumen RAPBD selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
Dalam praktiknya, apabila dokumen pengajuan resmi telah disampaikan tepat waktu termasuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sah menurut Pasal 11 UU ITE.
Maka kewajiban pengajuan secara substantif telah terpenuhi, terlepas dari adanya penyesuaian jadwal paripurna akibat dinamika administratif maupun penugasan kepala daerah.
ABPD 2027 Berdampak Nyata bagi Rakyat
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memaparkan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun (meningkat 10,69 persen dibanding APBD Murni 2026).
Ia membeberkan, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun (naik 5,70 persen) dengan surplus anggaran tercatat sebesar Rp162,7 miliar.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal APBD 2027 dirancang realistis, sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan prinsip
“anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran.” Kata dia
Pemprov NTB memprioritaskan alokasi anggaran sekitar Rp745,25 miliar untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia menegaskan, intervensi ini pihaknya memfokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta perluasan akses layanan dasar.
Selain itu, anggaran tahun 2027 mereka arahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, pengembangan agromaritim, peningkatan kualitas pariwisata.
Serta perluasan konektivitas digital, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi pajak dan retribusi.
Pemprov berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung cermat dan teliti sehingga Ranperda APBD 2027 dapat disetujui bersama paling lambat 30 November 2026.
Pemprov menegaskan ini demi menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. (*)
