Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah terlambat mengajukan Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Pemprov menilai, penundaan rapat paripurna tidak otomatis menunjukkan keterlambatan pengajuan anggaran.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Akhsanul Khalik menjelaskan, dasar penilaian tersebut. Ia merujuk Pasal 104 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Aturan itu mewajibkan kepala daerah mengajukan RAPBD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir.
“Ketentuan ini mengatur batas waktu pengajuan RAPBD oleh kepala daerah kepada DPRD, bukan batas waktu pelaksanaan rapat paripurna semata,” jelas pejabat yang sapaan akrabnya Aka tersebut, Senin, 9 November 2026.
Menurut Aka, Pemprov NTB telah menyiapkan surat pengantar RAPBD. Gubernur NTB juga telah menandatanganinya melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Aka menyebut, TTE memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah terakhir mengubah aturan tersebut melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.
“Penggunaan TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Ketidakhadiran Gubernur secara fisik di daerah tidak menghilangkan keabsahan penandatanganan maupun dokumen yang diterbitkan,” ujarnya.
DPRD Minta Tanda Tangan Basah Gubernur
Persoalan muncul ketika DPRD meminta tanda tangan basah gubernur pada surat pengantar RAPBD. Saat itu, gubernur sedang berada di luar daerah.
Aka menyebut permintaan tersebut memengaruhi jadwal paripurna. Namun, ia menilai penundaan itu tidak otomatis menunjukkan keterlambatan pengajuan.
“Penundaan paripurna tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keterlambatan pengajuan RAPBD, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dokumen pengajuan sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPRD sebelum tenggat waktu,” tegasnya.
Menurut Aka, tanggal pengajuan dan penerimaan dokumen menjadi penentu. Bukan sekadar tanggal pelaksanaan paripurna.
“Hal yang harus menjadi ukuran adalah tanggal pengajuan dan penerimaan dokumen secara resmi, bukan semata-mata tanggal pelaksanaan rapat paripurna,” katanya.
Aka juga meminta publik melihat bukti administrasi. Bukti itu meliputi surat pengantar TTE, pengiriman dokumen, dan tanda terima DPRD. Jadwal paripurna serta berita acara kesepakatan penundaan juga menjadi dokumen penting.
“Sepanjang pengajuan RAPBD telah diterima secara resmi oleh DPRD sebelum batas waktu 60 hari, maka terdapat dasar hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa kewajiban pengajuan telah dipenuhi tepat waktu,” ungkapnya.
Sebaliknya, tanda tangan elektronik saja belum membuktikan pengajuan tepat waktu. DPRD harus sudah menerima dokumen sebelum tenggat.
Aka juga merujuk Pasal 311 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menerima sanksi keterlambatan jika memenuhi tenggat pengajuan. Namun, kepastian itu tetap bergantung pada bukti penerimaan dokumen oleh DPRD. (*)
