Sumbawa Barat (NTBSatu) – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Sidang paripurna tersebut berlangsung di gedung dewan, Senin, 9 November 2026.
Selanjutnya, total APBD KSB 2027 yang disetujui bernilai Rp1,96 triliun dengan rincian pendapatan daerah Rp1,51 triliun dan belanja daerah Rp1,91 triliun. Pembiayaan neto dalam struktur anggaran tersebut tercatat sebesar Rp405 miliar.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si. menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Anggaran DPRD. Pihaknya memaparkan enam poin komitmen strategis dalam pengelolaan keuangan daerah tahun mendatang.
“Pemerintah daerah terus mendorong strategi peningkatan pendapatan guna memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan,” ujar Bupati Amar, Senin, 9 November 2026.
Selain itu, Pemkab KSB fokus mengoptimalkan sistem penganggaran yang terintegrasi dan akuntabel demi menjaga keseimbangan fiskal. Prinsip kehati-hatian serta pengawasan internal yang ketat menjadi landasan utama pelaksanaan belanja daerah.
Di sektor kesejahteraan sosial, pemerintah mengarahkan alokasi anggaran untuk memperluas cakupan perlindungan melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju. Pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal infrastruktur yang ramah lingkungan.
Fokus Anggaran Pendidikan dan Pariwisata
Sementara itu, arah kebijakan belanja 2027 turut menggenjot mutu layanan pendidikan serta perlindungan tenaga kerja lokal. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan berjalan optimal.
Dengan demikian, pemerintah turut menggenjot pengembangan pariwisata kerakyatan dan investasi melalui klaster pariwisata program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Pihaknya memacu sektor ekonomi kreatif lokal untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.
Oleh sebab itu, dokumen Raperda APBD 2027 segera dikirimkan kepada Gubernur NTB guna menjalani proses evaluasi. Langkah cepat ini memastikan program kerja tahun depan bisa langsung berjalan tepat waktu dan sasaran.
Pada akhirnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif mengawal seluruh instrumen pembangunan demi kesejahteraan masyarakat luas. Seluruh ikhtiar tersebut bermuara pada visi besar pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
