Sumbawa Barat (NTBSatu) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyoroti risiko penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara berlebihan guna menutup defisit.
Kalangan legislatif meminta pemerintah daerah menjaga ketersediaan uang tunai agar tidak mengganggu keuangan daerah.
Selanjutnya, Banggar DPRD KSB membedah struktur rancangan anggaran dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin, 9 November 2026. Pembahasan tersebut mengupas tuntas sinkronisasi proyeksi belanja dengan hasil audit badan pemeriksa keuangan.
Anggota Banggar DPRD KSB, Santri Yusmulyadi, S.T. menegaskan, pemerintah daerah wajib memperketat analisis kelayakan terhadap alokasi pembiayaan dan penyertaan modal. Pihaknya mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif guna mendanai proyek infrastruktur skala besar.
“Penggunaan SiLPA secara berlebihan untuk menutup gap defisit anggaran berisiko mengganggu stabilitas likuiditas fiskal jika realisasi meleset,” ujar Santri, Senin, 9 November 2026.
Selain itu, total proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2027 dirancang menembus angka Rp1,51 triliun. Pendapatan transfer pusat mendominasi struktur anggaran dengan nilai mencapai Rp1,14 triliun.
Di sisi lain, pendapatan asli daerah targetkan sebesar Rp268,2 miliar atau mengalami peningkatan signifikan dari tahun anggaran sebelumnya. Kenaikan tersebut bersumber dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah.
Adapun total belanja daerah teralokasikan sebesar Rp1,91 triliun guna menopang seluruh program prioritas pembangunan. Pemerintah daerah membagi anggaran tersebut untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, hingga belanja tidak terduga.
Ketat Awasi Kebocoran Anggaran
Sementara itu, Banggar DPRD KSB menemukan sejumlah kendala klasik berupa potensi kebocoran penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah. Kapasitas kelembagaan yang terbatas turut memicu rendahnya efektivitas sistem pemungutan pajak.
Dengan demikian, dewan mendorong ekstensifikasi objek pajak baru melalui pemutakhiran data subjek pajak yang akurat. Langkah strategis ini mengamankan target pendapatan daerah tanpa memberatkan beban masyarakat.
Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah diwajibkan mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengawasan internal juga harus mengawal ketat efektivitas belanja publik agar terhindar dari pemborosan.
Selanjutnya, alokasi anggaran wajib berfokus pada penguatan pelayanan dasar, penanganan stunting, serta pemberdayaan UMKM lokal. Kebijakan fiskal ini menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada akhirnya, penetapan Raperda APBD 2027 menjadi tonggak penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif mengawal setiap rupiah anggaran agar berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
