Lombok Barat (NTBSatu) – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Nurul Adha atau UNA, menyambut rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Namun, kebijakan tersebut menyisakan persoalan bagi pemerintah daerah. UNA mengakui, Lobar akan kesulitan apabila harus menanggung seluruh pembiayaan peningkatan status tersebut melalui anggaran daerah.
“Kalau tidak masuk ke pusat, ini agak berat bagi kita di daerah,” kata UNA saat diwawancarai, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah membutuhkan kejelasan skema pembiayaan sebelum menghitung kemampuan anggaran. Sebab, peningkatan status pegawai berpotensi menambah beban belanja pegawai.
UNA berharap, pemerintah pusat menambah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.
“Kalau kita diberikan, misal DAU-nya ditambah karena hitungan mereka menjadi PNS, itu pasti akan memudahkan kita,” ujar pimpinan daerah dari PKS tersebut.
Menurutnya, tambahan DAU akan meringankan beban keuangan daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pembangunan.
Belanja Pegawai Bisa ke Pembangunan
Bahkan, UNA menyebut anggaran yang sebelumnya pemerintah daerah gunakan untuk membayar honor PPPK paruh waktu dapat mereka alihkan ke kebutuhan pembangunan lainnya. Hal itu apabila pemerintah pusat yang menanggung beban belanja pegawai tersebut.
“Sehingga kita bisa alokasikan honor PPPK PW yang di kita, menjadi kita alokasikan untuk yang lain, untuk pembangunan,” jelasnya.
Meski demikian, UNA mengaku belum menerima kepastian mengenai perhitungan pembiayaan tersebut dalam fiskal daerah. Pemkab Lobar baru memperoleh informasi mengenai rencana kebijakan pemerintah pusat.
“Iya akan dibayar oleh pusat pasti, tetapi kepastian artinya masuk dalam fiskal kita atau enggak ini belum hitungannya. Kita baru menerima informasi. Kalau sudah pasti baru lebih enak lagi,” ungkapnya.
Pemerintah Pusat Sepakati Kebijakan
Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 9 November 2026.
Kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidik, kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan lainnya.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 2027. Artinya, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak otomatis mengangkat pegawai menjadi PNS.
Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kebijakan kepegawaian tersebut berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dalam pelaksanaannya.
Selain itu, pemerintah memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik. Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru dan 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Bagi Lobar, persoalan berikutnya bukan sekadar menyambut perubahan status pegawai. Pemerintah daerah juga harus memastikan skema pembiayaan tidak menggerus ruang belanja pembangunan.
Sebab, tanpa kejelasan tambahan transfer dari pusat, peningkatan kesejahteraan pegawai berpotensi berhadapan langsung dengan kemampuan keuangan daerah. (*)
