Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mulai mengintegrasikan data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu sistem terpadu.
Pemkab menempuh langkah strategis melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten untuk mewujudkan kemandirian data daerah, sekaligus mendukung target RPJMD 2024–2029 dan berbagai program unggulan daerah.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan, ketersediaan basis data tunggal yang valid merupakan instrumen vital dalam mengendalikan arah pembangunan. Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci utama agar program jaminan sosial pemerintah tidak lagi salah sasaran.
“Kita harus memastikan bagaimana mengendalikan dan menyediakan data yang tersajikan dalam satu wadah tunggal. Semua fungsi instansi harus menjawab tantangan publik dengan data yang sudah saling terhubung,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.
Komitmen pembenahan ini bukan tanpa modal, mengingat performa tata kelola data di Bumi Pariri Lema Bariri sejatinya berada di jalur positif. Berdasarkan penilaian final Bappenas, Indeks SDI Tahun 2025 untuk Kabupaten Sumbawa Barat sukses menyabet skor 81,9 poin dengan predikat Baik.
Meski meraih rapor hijau, Ketua Forum SDI sekaligus Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Ia menginstruksikan 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Walidata Pendukung untuk bergerak cepat melakukan inventarisasi data.
“Predikat Baik ini harus kita dongkrak lagi melalui perbaikan berkala di sembilan aspek penilaian. Evaluasi kami menunjukkan aspek perencanaan masih memerlukan perhatian yang jauh lebih serius,” tegas Hairul.
Menuju Data Terpadu
Masing-masing kepala OPD nantinya menyerahkan daftar data prioritas yang telah tersusun, melalui Surat Keputusan (SK) kepada dinas teknis. Dinas Kominfo KSB bakal bertindak sebagai validator utama sebelum data tersebut disahkan menjadi Daftar Data Prioritas Daerah melalui SK Kepala Daerah.
Langkah sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi menghasilkan data yang sejalan dengan program unggulan daerah. Fokus utamanya adalah menyokong kesuksesan program Kartu Sumbawa Barat Maju serta visi Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
“Rencana Aksi SDI ini dirancang agar setiap instansi bergerak selaras dengan kebijakan sekretariat. Kita ingin memastikan program unggulan daerah memiliki fondasi data yang kuat dan objektif,” tambahnya.
Untuk mengejar target tersebut, Bappeda selaku Sekretariat SDI bersama Dinas Kominfo sebagai Walidata Daerah segera merampungkan Dokumen Rencana Aksi SDI tingkat kabupaten. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap setiap lembaga dapat memperkuat sinergi dan mempercepat validasi data.
Pada akhir pertemuan, forum menyepakati bahwa kebijakan publik yang berkeadilan harus bertumpu pada data berkualitas tinggi. Karakteristik data tersebut harus memenuhi unsur akurat, lengkap, relevan, andal, tepat waktu, serta patuh pada prinsip Satu Data Indonesia.
“Data yang cacat hanya akan melahirkan kebijakan yang keliru dan merugikan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
