Mataram (NTBSatu) – Kepemimpinan Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) NTB sekaligus Menteri Perdagangan dinilai membawa keuntungan tersendiri bagi daerah.
Ketua DPD PAN Lombok Timur (Lotim), Edwin Hadiwijaya menyebut, tidak banyak wilayah memiliki pimpinan partai tingkat provinsi yang juga menjabat menteri.
Menurutnya, posisi tersebut membuka peluang komunikasi lebih luas antara kebutuhan daerah dan pemerintah pusat. Namun, ia berharap jabatan menteri tidak menjadi alat untuk membagikan program kementerian kepada kader partai.
“Karena kebetulan kekuatannya jadi menteri, berharap ada program-program kementerian yang dibawa,” kata Edwin kepada NTBSatu, Rabu, 4 November 2026, saat rapat konsolidasi DPW dan DPD PAN NTB.
Ia menegaskan, Budi tetap harus menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Kepentingan nasional, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan organisasi partai.
“Jabatan beliau di kementerian kan harus berpikir juga secara nasional. Tidak bisa kemudian menguntungkan partai secara program kegiatan dari kementerian, harus kita bedain,” ujar Wakil Bupati Lombok Timur tersebut.
Edwin mengatakan, program pemerintah tetap bisa menyentuh daerah selama memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai langkah realistis dalam memanfaatkan peluang pembangunan.
Rencana Pembangunan Pasar Modern
Di Lombok Timur, Edwin mencontohkan peluang pembangunan pasar melalui Kementerian Perdagangan. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengajukan proposal kepada kementerian tersebut.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan dapat meneruskan usulan pembangunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Sehingga proposal kita masuk ke Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan bersurat ke PU untuk minta dibangunkan pasar,” jelasnya.
Edwin menjelaskan, pemerintah daerah nantinya menerima bangunan yang sudah selesai. Ia menyebut proses pembangunan dan pengelolaan anggaran berada pada instansi pemerintah pusat.
Ia juga mencontohkan program kampung nelayan di Ekas melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, daerah menerima hasil pembangunan tanpa mengelola anggaran konstruksi secara langsung.
Meski demikian, Edwin belum menyebut jumlah pasar atau kampung nelayan yang telah berhasil ia perjuangkan melalui jalur tersebut.
Konsolidasi PAN NTB sebelumnya juga menempatkan kontribusi terhadap program pemerintah sebagai salah satu agenda partai. Ketua DPW PAN NTB, Budi Santoso, menyatakan kader akan ikut mengawal program pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi lain, PAN tengah menyiapkan mesin politik menuju Pemilu 2029. Budi meminta seluruh pengurus merampungkan struktur organisasi dan memulai persiapan pencalegan sejak dini. (*)
