Integrasi Data Jadi Kunci Tekan Stunting di Lombok Timur
Lombok Timur (NTBSatu) – Integrasi data menjadi salah satu upaya mempercepat penurunan angka stunting di Lombok Timur. Langkah ini sejalan dengan dorongan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar intervensi stunting lebih terarah dan menyasar keluarga yang membutuhkan.
Wakil Bupati Lombok Timur sekaligus Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, selama ini penanganan stunting menghadapi persoalan data yang tersebar di sejumlah instansi.
Data Dinas Kesehatan, DP3AKB, hingga kader pembangunan manusia di desa belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah menentukan sasaran intervensi secara tepat.
“Selama ini data masih tersebar di Dinas Kesehatan, DP3AKB, hingga kader pembangunan manusia di desa. Belum ada yang mengompilasi semuanya sehingga kita kesulitan menentukan sasaran intervensi secara tepat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Melalui pendampingan teknis, pemerintah mulai menghimpun data dalam satu aplikasi. Sebanyak 13 OPD, operator kecamatan, dan pemerintah desa terlibat dalam proses input serta verifikasi data.
“Sekarang sudah ada yang mengompilasi. Jadi kita punya satu data sebagai dasar menentukan peta jalan penanganan stunting berdasarkan hasil perekaman data dari bawah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, integrasi data juga menjadi bagian penting dalam perencanaan program penanganan stunting di tingkat provinsi.
Bappeda menggabungkan data e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW) sebagai dasar menentukan sasaran intervensi.
“Data e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW) kita integrasikan sebagai dasar untuk menentukan sasaran intervensi agar lebih tepat,” ujarnya, kepada NTBSatu belum lama ini.
Pada 2026, sebanyak 11 OPD memiliki kegiatan dan anggaran penanganan stunting dengan total alokasi Rp252,23 miliar melalui APBD NTB.
Nelly menegaskan, pemerintah perlu memastikan anggaran dan program benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. (*)




