Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan intervensi penurunan stunting berbasis data dan kebutuhan keluarga sasaran. Langkah ini penting agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab persoalan gizi ibu dan anak di lapangan.
Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., menegaskan bahwa data harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan merancang program penanganan stunting.
“Data tidak boleh berhenti menjadi laporan. Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” tegas Baiq Yunita.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diseminasi dan Edukasi Pangan Fungsional Hasil Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Stunting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas tersebut berlangsung di Hotel Prime Plaza Mataram, Selasa, 20 Oktober 2026.
Perencanaan Stunting Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Baiq Yunita menjelaskan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar setiap intervensi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program. Pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan keluarga sasaran sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat. Dengan demikian, program penanganan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.
Pangan Lokal Dukung Pemenuhan Gizi Ibu dan Anak
Selain memperkuat koordinasi, kegiatan tersebut juga mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi pangan fungsional berbasis sumber daya lokal.
Pangan lokal memiliki potensi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak. Karena itu, pemerintah perlu mendorong pemanfaatannya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi keluarga.
Baiq Yunita menekankan pentingnya menghubungkan hasil riset dan inovasi dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan berbagai potensi pangan lokal dapat mendukung program intervensi yang tepat sasaran.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan program Desa Berdaya sebagai salah satu pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor, perencanaan yang terintegrasi, serta pemanfaatan pangan lokal bergizi, Pemprov NTB berupaya memperkuat percepatan penurunan stunting dan meningkatkan kualitas gizi ibu serta anak. (*)
