Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim), menyiapkan tiga program melalui bantuan Desa Berdaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiga program tersebut menyasar penanganan sampah, pengembangan usaha roti, dan pengolahan kopi tradisional.
Kepala Desa Tetebatu, Sabli mengatakan, ketiga proposal tersebut telah mendapat persetujuan. Pemerintah desa kini menunggu pencairan anggaran sebesar Rp300 juta untuk memulai kegiatan.
“Kita ajukan tiga proposal dan ketiga proposal kami sudah deal, sudah diterima. Tinggal tunggu realisasi,” kata Sabli, Minggu, 24 Oktober 2026.
Dari tiga program tersebut, penanganan sampah menjadi kegiatan dengan kebutuhan anggaran terbesar. Sabli memperkirakan pemerintah desa membutuhkan hampir Rp200 juta untuk membangun pengelolaan sampah.
Pemerintah desa juga menyiapkan usaha pembuatan roti dan pengolahan kopi tradisional. Kedua program itu menyasar warga yang belum memperoleh manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata Tetebatu.
“Melalui usaha roti, kita ingin warga bisa memenuhi kebutuhan roti tawar pelaku wisata. Begitu juga kelompok usaha kopi, nantinya mereka membeli hasil panen masyarakat untuk diolah secara tradisional,” ujarnya.
Sabli juga menyiapkan bangunan milik pribadinya sebagai tempat produksi kopi. Ia memperkirakan kegiatan tersebut membutuhkan sedikitnya 10 pekerja.
Menurut Sabli, pemerintah desa ingin memastikan bantuan Desa Berdaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin program ini tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi produktif yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, ketiga program itu dapat memperkuat posisi Tetebatu sebagai desa wisata sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Desa Berdaya Sasar 257 Desa dan Kelurahan
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, program Desa Berdaya menyasar 257 desa dan kelurahan hingga akhir 2026. Rinciannya, 224 desa dan 33 kelurahan yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Dari 224 desa sasaran, sebanyak 216 telah memperoleh rekomendasi. Sebanyak 206 pengajuan sudah masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB. Sementara itu, 105 desa telah menerima transfer dana.
“Desa Berdaya ini kita jalankan melalui dua pendekatan, yakni tematik dan transformatif,” jelas Nelly.
Melalui pendekatan tematik, pemerintah memberikan BKK sebesar Rp300 juta hingga Rp500 juta kepada desa dan kelurahan. Bantuan tersebut mendukung pengembangan potensi lokal melalui tiga tema utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.
Khusus desa yang memiliki kantong kemiskinan ekstrem, pemerintah mengalokasikan bantuan Rp500 juta. Sebanyak Rp300 juta untuk program pemberdayaan desa dan Rp200 juta untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Di NTB ada 106 desa yang memiliki kantong kemiskinan ekstrem. Pada 2026, kami sudah mengintervensi 40 desa melalui program ini,” jelas Nelly.
Selain itu, pemerintah menjalankan Desa Berdaya Transformatif dengan menyasar langsung keluarga miskin ekstrem. Pemprov NTB menargetkan 7.250 KK menerima intervensi sepanjang 2026.
Nelly mengingatkan pemerintah desa agar segera menjalankan kegiatan sesuai proposal dan rencana bisnis yang telah mereka ajukan.
“Segera membelanjakan, memproduksi, membuat apa yang memang sudah masuk di dalam rencana bisnis yang sudah diajukan di dalam proposalnya,” tegas Nelly.
Pemprov NTB berharap percepatan realisasi program dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan membantu keluarga miskin ekstrem meningkatkan pendapatan. (*)
