Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melakukan berbagai langkah untuk memperkuat dan mengembangkan potensi pariwisata bahari sebagai salah satu sektor unggulan daerah.
Salah satu caranya, Pemda bertemu dengan Direktur Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dwi Marhen Yono. Bupati Bima Ady Mahyudi langsung memimpin tim untuk bertemu dengan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar, SP.,M.Si mengatakan, dalam kunjungan itu pihaknya membawa tujuh usulan program prioritas kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
“Kami Pemkab Bima berharap memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan destinasi, pembangunan infrastruktur pendukung. Serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata,” kata Muhammad Akbar kepada NTBSatu, Jumat 23 Oktober 2026.
Muhammad Akbar menambahkan, upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Bima. Tetapi juga mempertegas posisi strategis daerah dalam pengembangan pariwisata kawasan Labuan Bajo-Flores. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 yang menjadi salah satu landasan pengelolaan kawasan pariwisata tersebut.
Potensi wisata bahari di Bima memiliki daerah belum sepenuhnya belum ada penunjang. Baik fasilitas, penataan kawasan, hingga kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pembangunan pariwisata yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Dukungan fasilitas dari Kementerian Pariwisata akan menjadi dorongan besar bagi daerah untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Bima. Baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal juga harus menjadi bagian penting dari pembangunan destinasi.
“Pengembangan wisata bahari yang berdaya saing dan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penataan UMKM dan pelatihan SDM lokal. Kami optimistis usulan ini mendapat respons positif demi memajukan pariwisata Bima,” jelasnya.
Tujuh Usulan
Ia mengungkapkan, penyampaian tujuh usulan kepada Kementerian Pariwisata menjadi bagian dari upaya Pemkab Bima untuk mendorong kebutuhan pembangunan sektor pariwisata. Tujuannya agar mendapatkan perhatian dan dukungan sesuai program pemerintah pusat.
Harapannya, usulan tersebut dapat membuka peluang penguatan infrastruktur dan amenitas destinasi, penataan kawasan wisata, peningkatan kualitas pelayanan. Termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dinilai penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman dan aman bagi pengunjung. Di sisi lain, penataan destinasi juga diperlukan agar pengembangan kawasan berjalan lebih terarah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan karakteristik lokal.
“Di Kabupaten Bima memiliki potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik unggulan daerah. Namun, potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang terencana agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara luas. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata,” tegasnya.
Pengembangan destinasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka peluang kerja, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam rantai ekonomi pariwisata.
Perkuat keterkaitan dengan kawasan Labuan Bajo-Flores
Selain memperjuangkan dukungan program pembangunan, Pemkab Bima juga ingin mempertegas kembali keberadaan Kabupaten Bima dalam kerangka kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Labuan Bajo–Flores.
Pemerintah daerah menilai, posisi tersebut penting untuk memastikan potensi wisata bahari Kabupaten Bima mendapat perhatian dalam koordinasi pengembangan pariwisata kawasan yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah kami ingin mempertegas kembali keberadaan Kabupaten Bima sebagai bagian dari Perpres 32/ 2018 yang memuat Kabupaten Bima sebagai Daerah Koordinatif Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Labuan Bajo Flores,” tuturnya.
Sekedar informasi, pemerintah daerah berharap koordinasi lintas wilayah dan dukungan pemerintah pusat dapat membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan destinasi wisata Bima. (MSR)
