Pemkab Lobar Bidik Warga Putus Sekolah untuk Dongkrak Rata-rata Lama Sekolah
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) memperkuat strategi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) warga Lobar.
Hal itu mereka lakukan melalui pendataan warga yang belum menuntaskan pendidikan formal. Pemkab Lombok Barat menargetkan program pendidikan kesetaraan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemkab Lobar menyusun strategi peningkatan RLS melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Percepatan Peningkatan RLS yang berlangsung di Batu Layar, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar menggelar forum tersebut untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor pendidikan.
Penjabat Sekretaris Daerah Lobar, Saeful Ahkam menegaskan, peningkatan RLS tidak cukup hanya mengandalkan program pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi warga yang belum sempat menyelesaikan pendidikannya.
“Peningkatan RLS bukan sekadar mengejar angka statistik di atas kertas, melainkan membuka jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan merajut masa depan yang lebih baik,” kata Ahkam, Rabu, 14 Oktober 2026.
Lebih lanjut, menurutnya, pemerintah membutuhkan peta jalan yang terukur, anggaran memadai, serta data warga belajar yang akurat. Dengan demikian, ketiga hal tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan sasaran program pendidikan kesetaraan secara lebih tepat.
Empat Strategi Pendidikan Kesetaraan
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Hairuddin mengatakan, forum tersebut membahas empat agenda strategis. Secara garis besar, agenda itu mencakup pemetaan warga belajar, inovasi pembelajaran, penguatan keterampilan hidup, serta tata kelola anggaran dan pengawasan.
Dalam pelaksanaannya, pemetaan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan pendidikan kesetaraan.
“Pemetaan menjadi langkah awal kami untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan pendidikan kesetaraan,” ujar Hairuddin.
Selain pemetaan, Dinas Pendidikan juga mendorong metode pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai aktivitas harian masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga harapannya dapat mengikuti pendidikan tanpa harus mengabaikan pekerjaan maupun tanggung jawab keluarga.
“Kita upayakan program yang fleksibel untuk mereka yang sudah sibuk bekerja,” jelas Hairuddin.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin menghubungkan pendidikan dengan keterampilan praktis. Untuk mendukung tujuan tersebut, penguatan life skills harapannya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga belajar setelah mengikuti program.
Hairuddin menegaskan, upaya peningkatan RLS membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, inovasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program pendidikan kesetaraan.
“Percepatan peningkatan RLS membutuhkan inovasi dan gerakan bersama yang kolaboratif, terstruktur, serta berorientasi pada dampak nyata bagi kualitas hidup warga,” ujar Hairuddin. (*)
