Mataram (NTBSatu) – Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar konsolidasi menjelang aksi nasional. Rencananya aksi tersebut berlangsung pada 1 Oktober 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng mengatakan, konsolidasi ini untuk menyatukan sikap para mitra yang merasa hak dan kepastian kemitraannya belum mendapatkan penyelesaian.
“Saya mendapat mandat dari kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai BGN abaikan,” ujar Aweng dalam keterangannya di Bandung, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Aweng, para mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Termasuk melalui pinjaman perbankan maupun investasi bersama. Mereka berharap dapur yang telah selesai dibangun dapat segera dioperasionalkan. Sehingga melalui kegiatan operasional ini, bisa mengembalikan modal yang Kepala SPPG keluarkan.
“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap beroperasi, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” katanya.
Aweng menyebut, sudah melakukan konsolidasi di sejumlah daerah. Ia memperkirakan peserta aksi pada 1 Oktober dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang, dengan keterlibatan mitra dari berbagai wilayah Indonesia.
Khusus Jawa Barat, ia menyebut, terdapat rencana pengerahan sekitar 20 ribu orang. Alasannya, karena Jawa Barat adalah wilayah terdekat dari epincentrum aksi tanggal 1 okterber tersebut . Ia juga menyebut adanya konsolidasi dari sejumlah daerah lain. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.
Angka tersebut merupakan estimasi dari pihak koordinator aksi, bukan angka peserta yang telah terverifikasi secara independen.
Sementara itu, Ketua Umum APGI 3T, Herwil mengatakan, konsolidasi selama dua hari terakhir telah berlangsung di Karawang dan Bandung.
“Teman-teman mitra sepakat untuk turun pada 1 Oktober ke DPR RI untuk menyuarakan keadilan bagi mitra,” kata Herwil.
Ia mengajak seluruh kelompok mitra BGN, termasuk supplier, mitra aglomerasi, serta mitra wilayah 3T dan terpencil, untuk ikut dalam konsolidasi tersebut.
“Jadikan momentum ini untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan posisi mitra dengan BGN. BGN tidak boleh lagi semena-mena dengan mitra,” ujarnya.
Empat Tuntutan Mitra
Dalam aksi 1 Oktober, koordinator menyampaikan sedikitnya empat tuntutan utama.
Pertama, mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah.
Kedua, mereka meminta pemerintah memerintahkan BGN mencabut moratorium SPPG, baik untuk wilayah aglomerasi maupun wilayah 3T dan terpencil.
Ketiga, mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi atau dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung MBG, khususnya pada wilayah terpencil.
Keempat, mitra meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan MBG dan kemitraan di dalamnya.
“Kami meminta negara segera mengesahkan undang-undang MBG sebagai dasar hukum kemitraan dan perlindungan hukum bagi mitra,” kata Aweng.
Aweng juga menyampaikan opsi aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons.
“Jika tidak, dengan sangat terpaksa kami menyerukan kepada seluruh mitra di Indonesia dan seluruh anggota asosiasi untuk bersama-sama melakukan gembok dapur nasional,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut untuk menunjukkan bahwa keberlangsungan program MBG juga bergantung pada keterlibatan para mitra yang menyediakan fasilitas dan menjalankan operasional di lapangan.
Aweng menegaskan bahwa pihaknya menganggap para mitra telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Kami bukan pengkhianat, kami bukan koruptor, kami bukan maling. Kami berjuang agar program ini terlaksana dengan menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan MBG,” katanya.
Hari Kesakitan Mitra
Aksi 1 Oktober juga akan membawa istilah yang mereka sebut sebagai “Hari Kesakitan Mitra”, sebagai bentuk kritik terhadap kondisi yang mereka rasakan setelah membangun fasilitas SPPG.
Jika pemerintah memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, para mitra menyatakan akan menjadikan tanggal yang sama sebagai momentum untuk menyuarakan persoalan mereka.
“Tanggal 1 Oktober kami akan menuntut hak kami kepada pemerintah,” kata Aweng.
Catatan redaksi: Seluruh angka peserta, jumlah dapur, nilai investasi, serta klaim mengenai hubungan kemitraan dan kebijakan BGN dalam rilis ini merupakan keterangan dari koordinator aksi dan peserta konsolidasi yang disampaikan pada 24 September 2026. Klaim tersebut belum diverifikasi secara independen. (*)
