Lombok Barat (NTBSatu) – Bendungan Meninting menyimpan persoalan yang belum selesai bagi warga di sekitarnya. Bendungan itu menyediakan tampungan air dalam skala besar. Namun, warga Desa Bukit Tinggi masih menghadapi persoalan air bersih.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Suharto menilai, kondisi tersebut menunjukkan celah pembangunan infrastruktur irigasi di Indonesia. Menurutnya, pembangunan bendungan perlu terhubung dengan sistem distribusi hingga permukiman warga.
“Itu merupakan masalah klasik dalam pembangunan infrastruktur berupa bendungan besar di Indonesia,” ujar Suharto kepada NTBSatu, Senin, 28 September 2026.
Suharto melihat faktor topografi sebagai salah satu penyebab persoalan tersebut. Bendungan berada pada kawasan lembah untuk menampung air secara gravitasi.
Sementara itu, sejumlah permukiman warga berada pada kontur tanah lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat air tidak bisa mengalir langsung menuju rumah warga.
“Akibatnya air tidak bisa mengalir secara alami ke rumah- rumah warga,” ujar legislator dari Partai NasDem tersebut.
Dorong SPAM Mini
Suharto menilai, pemerintah perlu melihat manfaat bendungan dari sisi warga sekitar. Bendungan Meninting memiliki fungsi penyediaan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir. Namun, fungsi tersebut membutuhkan jaringan pendukung agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.
“Infrastruktur hilir berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA), Jaringan Distribusi Utama (JDU), hingga Sambungan Rumah (SR) belum terbangun secara merata ke desa-desa penyangga terdekat,” ujar legislator dari Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara tersebut.
Karena itu, Suharto mengusulkan pembangunan SPAM mini untuk memenuhi kebutuhan air warga. Ia juga mendorong penggunaan Pompa Air Tenaga Surya sebagai bagian sistem tersebut.
“Karena teknologi ini mampu menaikkan air dari sumber atau waduk ke bak penampungan di dataran tinggi tanpa membebani biaya listrik bulanan warga,” ujarnya.
Dorong Air Baku Khusus Desa Penyangga
Suharto menilai pemerintah perlu menyatukan kewenangan lintas lembaga. Ia mendorong kolaborasi antara BWS Nusa Tenggara I, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
“Kami mendorong kolaborasi pendanaan dan kewenangan antara BWS Nusa Tenggara I (Pusat), Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, dan Pemkab Lombok Barat,” tegasnya.
Ia juga mendorong alokasi air baku khusus bagi desa penyangga Bendungan Meninting. Air tersebut dapat dialirkan melalui offtake pipa transmisi menuju permukiman warga di sekitar waduk.
“Pentingnya Alokasi air baku dari Bendungan Meninting harus dikhususkan sebagian kuotanya untuk offtake pipa transmisi khusus wilayah desa penyangga lingkar waduk Meninting,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Desa Bukit Tinggi, Ahmad Muttakin, juga menyoroti persoalan jaringan. Ia mengatakan fisik bendungan telah selesai dan sudah pemerintah resmikan. Namun, warga belum merasakan manfaat air untuk kebutuhan masyarakat.
“Sudah diresmikan, sudah 100 persen jadi. Tapi irigasinya yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Ahmad kepada NTBSatu, Selasa, 22 September 2026.
Ahmad menyebut, jaringan irigasi belum terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pertanian dan perikanan.
“Sehingga masyarakat juga merasakan di situasi saat ini dampak kekeringan itu kan. Padahal ada bendungan dekat kita,” ujar Ahmad. (*)
