Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) segera mencairkan deposito APBD senilai sekitar Rp300 miliar.
Wakil Bupati Lobar, Ummi Nurul Adha atau UNA mengatakan, pihaknya telah meminta proses pencairan. Menurut UNA, pemerintah perlu menghentikan sementara penempatan dana APBD dalam deposito.
Ia menjelaskan, deposito sebenarnya tetap boleh dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, pemerintah harus memiliki dasar dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Saya meminta untuk dihentikan karena pertama deposito itu boleh ya tidak dilarang, tapi harus dengan dasar dan ada PKS-nya,” kata UNA, Senin, 31 Agustus 2026.
Selain itu, UNA menilai pemerintah perlu segera menggerakkan anggaran yang masih mengendap. Ia menyebut, kondisi tersebut berkaitan dengan banyaknya program daerah yang harus segera berjalan.
“Kalau deposito on call ini banyak daerah yang dapat melakukan itu. Sehingga saya pun meminta kita stop aja dulu,” ujar pimpinan daerah dari PKS tersebut.
Rp500 Miliar Masih Mengendap
Menurut UNA, pemerintah juga memiliki dana sekitar Rp200 miliar yang masih mengendap di kas daerah. Jika tergabung dengan deposito, total dana yang belum bergerak mencapai sekitar Rp500 miliar.
“Yang Rp500 miliar mengendap di kas daerah itu, itu dengan deposito. Yang memang mengendap Rp200 miliar, itu totalnya Rp500 miliar,” jelasnya.
UNA berharap, dana tersebut segera masuk ke program pemerintah. Terlebih, sejumlah program belum berjalan secara optimal. Ia mengatakan pemerintah akan mengalihkan dana deposito setelah proses pencairan selesai.
“Untuk yang deposito itu juga akan segera kita cairkan, segera kita alihkan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah ingin mempercepat realisasi program setelah APBD Perubahan 2026 berjalan. Karena itu, pencairan deposito menjadi salah satu langkah untuk mempercepat perputaran anggaran.
“Harapan saya setelah APBD perubahan semua berjalan,” katanya.
UNA berharap, pembahasan APBD Perubahan dapat segera rampung. Dengan begitu, pemerintah bisa segera menjalankan berbagai program yang telah pemerintah rencanakan.
DPRD Dorong Dana Masuk Sektor Riil
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah, juga menyoroti deposito tersebut. Ia meminta pemerintah mengarahkan dana daerah ke sektor yang meningkatkan produktivitas masyarakat.
Menurutnya, dana daerah harus memberi dampak langsung terhadap perekonomian. “Kalau uang ini kemudian disimpan, ditabung, itu tidak menghidupkan daerah kita,” kata Abubakar beberapa waktu lalu.
Ia mendorong pemerintah mengarahkan anggaran ke pertanian, perikanan, dan UMKM. “Uang-uang tersebut harus bisa diinjeksi kepada sektor-sektor unggulan,” ujarnya.
Abubakar juga menilai, pemerintah tidak cukup mengandalkan bunga deposito. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan uang daerah ikut menggerakkan sektor riil.
“Tidak bisa dengan kita simpan uang hanya mengharapkan hasil dari deposit,” tutupnya. (*)
