Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 31 Agustus 2026.
Pemkab Lobar menargetkan pertumbuhan ekonomi Lobar mencapai 5,94 persen pada 2027. Wakil Bupati Lobar, Ummi Nurul Adha atau UNA, memaparkan sejumlah target pembangunan daerah Lobar pada 2027.
Pemkab Lobar menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,70 persen pada tahun tersebut. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 75,09. Sementara itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 11,24 persen.
“Dengan seluruh target tersebut, kita ingin pertumbuhan ekonomi Lobar mencapai 5,94 persen di 2027,” kata UNA dalam rapat paripurna, Senin, 31 Agustus 2026.
Pembangunan SDM Jadi Target
UNA mengatakan, rancangan KUA-PPAS menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah akan menghubungkan arah pembangunan dalam RKPD dengan alokasi fiskal.
Pemerintah juga mengusung “optimalisasi kualitas sumber daya manusia” sebagai tema pembangunan 2027. Kebijakan tersebut akan Pemkab selaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 2027 merupakan instrumen strategis untuk pembangunan daerah,” ujar pimpinan daerah dari PKS tersebut.
UNA menyebut, pemerintah menetapkan beberapa arah kebijakan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya adalah pemerintah akan memperkuat program kesejahteraan masyarakat dari desa.
Selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Lalu, pemerintah juga turut mengembangkan ekonomi produktif dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pendapatan Rp2,22 Triliun, Belanja Rp2,32 Triliun
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkab Lobar juga memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,229 triliun. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan belanja daerah mencapai Rp2,324 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp95,30 miliar. Pemerintah akan menutup defisit tersebut melalui pembiayaan neto.
Penerimaan pembiayaan Pemkab proyeksikan mencapai Rp100,30 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5 miliar. Dengan skema tersebut, pemerintah memproyeksikan SiLPA tahun 2027 berada pada posisi nol.
UNA mengatakan penyampaian tersebut baru menjadi pengantar rancangan KUA-PPAS 2027. Selanjutnya, pemerintah akan membahas dokumen tersebut bersama DPRD Lobar. Pemerintah berharap DPRD memberikan dukungan dalam proses pembahasan hingga mencapai kesepakatan.
“Kami berharap mendapat dukungan dan kerja sama dari pimpinan dan anggota Dewan,” ujarnya.
Kesepakatan KUA-PPAS nantinya menjadi dasar bagi penyusunan rancangan APBD Lobar 2027. Karena itu, pembahasan DPRD akan menentukan bagaimana proyeksi target pembangunan tersebut dalam belanja daerah. (*)
