Mataram (NTB Satu) – Untuk menyukseskan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah mengusulkan jumlah anggaran yang dibutuhkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Pada Pemilu tahun 2024, KPU NTB mengusulkan anggaran sebesar Rp377,5 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada usulan untuk menyukseskan Pilkada tahun 2018, yaitu sebesar Rp220 miliar.
Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, Pemprov NTB akan kaji terlebih dahulu soal anggaran yang diusulkan KPU NTB. Apabila anggaran tersebut bersifat ril dan prinsip, maka Pemprov NTB akan berusaha keras untuk memenuhi usulan tersebut. Namun, bila jumlah anggaran tersebut hanya sebatas perhitungan dan bahasa sebuah proposal, mesti dilakukan pengkajian lebih lanjut.
“Kami telah berkoordinasi dengan KPU NTB serta Bawaslu NTB untuk merancang bersama mengenai apa saja yang menjadi arahan dari Pemerintah Pusat untuk menghadapi berbagai agenda politik pada tahun 2024. Tahapan-tahapan menyambut kontestasi politik akan dimulai pada pertengahan tahun 2023,” ungkap Gita, di Lombok Barat, 25 Januari 2023.
Gita menuturkan, Pemprov NTB mempertimbangkan usulan anggaran yang diajukan KPU NTB. Sebab, pihaknya memang menginginkan agar penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 terlaksana secara lancar dan berkualitas, jujur, adil, dan bijaksana.
Pemprov NTB menerima seluruh usulan anggaran yang diajukan KPU NTB. Namun, akan tetap terdapat pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pemprov NTB pun akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota serta Kabupaten dalam merealisasikan anggaran yang dibutuhkan.
“Mengenai apakah daerah mampu merealisasikan jumlah keseluruhan anggaran yang diajukan KPU NTB, kami akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang masuk ke dalam skala prioritas. Saya belum tahu seberapa persen jumlah konkret anggaran yang dapat direalisasikan oleh daerah,” jelas Gita.
Saat ini, Gita sedang menunggu laporan dari berbagai tim untuk merealisasikan usulan anggaran yang diajukan KPU NTB. Apabila laporannya tersebut telah terselesaikan, barulah Pemprov NTB dapat menentukan berapa besaran anggaran yang dapat direalisasikan. (GSR)
