Mataram (NTBSatu) – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melakukan audit atas pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026.
Langkah audit ini setelah adanya desakan dan protes dari elemen masyarakat dan kepemudaan beberapa waktu lalu. Mendesak Inspektorat Provinsi NTB agar turun tangan mengaudit penggunaan anggaran KONI dan ajang Porprov NTB 2026.
Inspektur NTB, Budi Herman, menyatakan kesiapannya untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pada event empat tahunan itu. Langkah ini, kata dia, guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan serta tepat sasaran sesuai aturannya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Porprov NTB 2026 mendapat hibah sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau penggunaan anggaran APBD, pasti kita audit. Tujuannya murni untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran tersebut sesuai peruntukannya atau tidak,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.
Budi mengatakan, pemeriksaan ini merupakan kewajiban konstitusional dan agenda rutin lembaga pengawasan internal pemerintah. Langkah audit ini untuk transparansi tata kelola anggaran publik.
Ia merincikan, cakupan pemeriksaan audit nantinya akan bersifat menyeluruh. Proses pengawasan akan meneliti alur pertanggungjawaban mulai dari tahap perencanaan, pencairan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, Budi membatasi ranah pemeriksaan hanya pada tata kelola keuangan. Pihaknya, tidak akan masuk pada ranah non-anggaran, seperti dinamika kerusuhan antar kontingen maupun isu internal organisasi.
Tegaskan Bukan Langkah Politik
Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa langkah audit ini kental dengan muatan politik.
Pasalnya, momentum pemeriksaan bergulir berdekatan dengan agenda pemilihan serta pendaftaran kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Secara tegas Budi menepis anggapan tersebut.
“Itu sudut pandang teman-teman saja yang melihat kondisi. Kalau bagi kami tidak ada. Kami murni pengawasan anggaran,” jelasnya.
Saat ini, pihak Inspektorat NTB masih menyusun penjadwalan internal dan belum membentuk tim khusus secara resmi untuk agenda audit tersebut.
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak penyelenggara juga belum diterima secara resmi. Selain itu, Budi Herman, memastikan jajarannya siap menerjunkan tim audit secara bertahap sesuai dengan kalender program kerja pengawasan tahunan. (Japriani)
