Lombok Barat (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2026, Lombok Barat tercatat sebagai daerah dengan persentase belanja pegawai terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Barat, I Agus Wirawan Sastra, menyebut capaian tersebut menjadi indikator positif bagi kondisi fiskal daerah.
“Artinya kondisi fiskal kita berada di trek yang lebih baik dibanding daerah-daerah lain di NTB. Kita paling efisien,” ujarnya, Sabtu, 25 April 2026.
Dalam data tersebut, belanja pegawai Lombok Barat berada di angka 34,23 persen dari total APBD. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB. Seperti Kota Bima yang mencapai 58,28 persen dan Kabupaten Dompu sebesar 51,93 persen.
Efisiensi ini, kata Agus, bukan tanpa arah. Pemerintah daerah secara sadar memangkas pengeluaran yang tidak produktif, kemudian mengalihkannya ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur.
Langkah tersebut terbukti berdampak signifikan. Lombok Barat kini menjadi daerah dengan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, yakni mencapai 38,69 persen dari APBD. Mendekati batas mandatory spending sebesar 40 persen.
“Belum sampai 40 persen, tapi kita tertinggi. Itu adalah upaya kita mengefisiensikan belanja pegawai, menggenjot pendapatan, lalu mengarahkannya ke belanja infrastruktur,” jelasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan terukur. Ia menegaskan, setiap pengeluaran daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Misalnya, sekarang kalau pejabat mau ada perjalanan dinas, harus jelas output perjalanan dinas itu seperti apa. Biar tidak sia-sia daerah mengeluarkan biaya perjalanan dinas,” tegasnya.
Dorong Peningkatan PAD
Selain efisiensi, Pemkab Lombok Barat juga terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi sistem keuangan untuk menekan potensi kebocoran.
“Kalau kebocoran bisa kita tekan, maka akan banyak uang yang bisa kita pakai membangun untuk masyarakat,” imbuhnya.
Atas capaian tersebut, Lombok Barat bahkan masuk dalam nominasi penghargaan entrepreneur government dari Kemendagri, sebagai bentuk apresiasi terhadap tata kelola anggaran yang efektif dan progresif. (Zani)
