Mataram (NTBSatu) – Delapan bulan pasca pembakaran oleh massa aksi demonstrasi pada Agustus 2025, pembangunan gedung baru DPRD NTB masih jauh dari pengerjaan fisik. Rencana pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan fasilitas yang memadai untuk menunjang kerja-kerja legislatif usai kejadian.
Jika sesuai dengan rencana, maka pembangunan fisik gedung tersebut akan mulai dalam lima bulan ke depan, tepatnya pada September 2026. Meski begitu, hingga saat ini, sisa-sisa reruntuhan bangunan masih menumpuk di area tersebut. Tidak terlihat adanya perubahan signifikan setelah delapan bulan berlalu.
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra menyampaikan, untuk saat ini pengerjaan masih fokus pada proses pembersihan sisa-sisa reruntuhan bangunan. Sembari menunggu proses penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Kerahkan Alat Berat
Berdasarkan pantauan NTBSatu pada Jumat, 24 April 2026, terlihat dua unit alat berat untuk membantu proses pembersihan sisa-sisa reruntuhan bangunan. Namun, hanya ada satu alat berat yang beroperasi untuk membantu menghancurkan tembok-tembok yang masih berdiri.
Proses tersebut mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Sementara itu, pada bagian belakang hanya difokuskan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan.
Proses Tender Pengerjaan
Di sisi lain, proyek pembangunan gedung DPRD NTB ini juga tidak lepas dari sorotan publik. Besarnya dana yang pemerintah gelontorkan sebesar Rp200 Miliar, tentunya menjadi alasan mengapa publik terus mempertanyakan progres pembangunan gedung tersebut.
Salah satunya mengenai perusahaan kontraktor mana yang akan menangani proses pembangunan fisik gedung DPRD NTB. Apakah oleh perusahaan yang sama dengan saat ini atau akan lelang lagi.
“Untuk tender pembangunan fisiknya nanti akan dilakukan lelang lagi. Jadi bukan pakai tender yang sama,” terang Hendra kepada NTBSatu di hari yang sama.
“Mengenai persoalan tersebut, silakan konfirmasi langsung kepada yang berwenang. Karena di sini kita hanya sebagai penerima manfaat dan yang mengurus semuanya adalah pusat,” tambah Hendra, menjawab pertanyaan apakah sudah ada perusahaan yang masuk dalam daftar lelang.
Dengan rencana pembangunan ulang yang baru akan mulai akhir tahun ini melalui dukungan Pemerintah Pusat, proses penataan kembali gedung DPRD Provinsi NTB masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan teknis.
Kondisi ini menegaskan, progres proyek masih belum menyentuh pembangunan fisik secara signifikan. Sehingga, publik kini menaruh perhatian pada proses pembangunan dan transparansi anggaran yang mencapai ratusan miliaran rupiah tersebut. (Arum)
