Produksi Perikanan NTB Meningkat, Tapi Nilai Ekonomi Lari ke Luar Daerah

Mataram (NTBSatu) – Komisi II DPRD NTB mencatat, capaian sektor kelautan dan perikanan NTB menunjukkan hasil yang baik.

Pada tahun 2025 produksi perikanan mencapai 1,25 juta ton, melampaui target 1,23 juta ton. Demikian nilai tukar perikanan (NTP), juga meningkat menjadi 106,82, serta kualitas ekosistem laut terjaga dengan luas perairan berstatus baik mencapai 14.528 hektar.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestrari menyampaikan, angka tersebut hanya goresan tinta di atas kertas. Terlihat positif, namun tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan struktur ekonomi.

“Faktanya, peningkatan produksi belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah,” tegas Mega dalam menyampaikan hasil pembahasan atas LKPJ Gubernur NTB Tahun 2025, kemarin.

Ia menyampaikan, sektor perikanan NTB masih didominasi penjualan komoditas mentah, sehingga nilai ekonomi sebagian besar dinikmati di luar daerah.

“Komoditas unggulan seperti udang, garam, rumput laut, tuna, dan gurita belum sepenuhnya bertransformasi menjadi basis industri pengolahan dan ekspor,” ungkapnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti persoalan lingkungan yang semakin mendesak, yaitu belum terkelolanya pembuangan limbah air tambak secara optimal.

“Praktik pembuangan limbah yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas perairan, merusak ekosistem pesisir, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan produksi
itu sendiri,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa peningkatan produksi belum sepenuhnya berbarengan dengan penguatan tata kelola lingkungan yang memadai.


“Kami melihat persoalan utamanya bukan hanya pada produksi, melainkan
pada lemahnya orkestrasi kebijakan dan koordinasi investasi serta pengawasan lingkungan,” jelasnya.

Ia tak menampik, kebijakan tentang investasi dan pengawasan lingkungan sudah memadai. Hanya saja, sinergi antara Dinas Kelautan dan Perikanan, DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal dalam mengawal pembangunan sektor ini secara terpadu dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Karena itu, lanjut dia, Komisi II merekomendasikan percepatan hilirisasi komoditas unggulan perikanan agar tercipta nilai tambah dan daya saing ekspor.

“Kedua, penguatan koordinasi dengan DPMPTSP untuk menyusun dan memasarkan proyek investasi sektor kelautan secara terpadu dan terarah,” ujarnya.

Selanjutnya, perlunya penyusunan roadmap pengembangan agromaritim NTB yang mengintegrasikan produksi, industri pengolahan, investasi, dan
ekspor.

Termasuk, membuka ruang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membentuk tim independen yang bertugas memantau kualitas buangan limbah air tambak secara berkala dan menjamin kepatuhan terhadap standar lingkungan.

“Ke depan kita tidak boleh lagi berpuas diri pada capaian produksi semata. yang kita butuhkan adalah transformasi menuju ekonomi kelautan yang tidak hanya produktif, tetapi juga bernilai tambah dan berkelanjutan,” ungkapnya.

“Tanpa itu, NTB akan terus menjadi
penyedia bahan baku sekaligus menanggung risiko kerusakan lingkungan di masa depan,” sambungnya. (05)