Dikpora NTB Evaluasi Rencana Anggaran Sekolah, Program Tak Relevan Terancam Dicoret
Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikopora) NTB, akan mengevaluasi rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi menyampaikan, evaluasi ini di tengah berlakunya moratorium biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP). Di mana Pemprov melarang sekolah menarik BPP kepada siswa.
Pembatasan penarikan BPP ini bisa menghambat sejumlah kegiatan di sekolah. Terutama kegiatan yang bergantung pada BPP. Contohnya, kegiatan ekstarkurikuler.
Atas dasar itu, Syamsul menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari RKAS yang pihak sekolah susun. Sekaligus melakukan pemetaan untuk memastikan apakah kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan atau belum.
Ia mengatakan, pada dasarnya maksud dan tujuan kepala sekolah membuat RKAS untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka program harus relevan dengan tujuan itu.
“Pada dasarnya kepala sekolah di sekolah bertujuan untuk mewujudkan mutu pendidikan, apakah program yang ada dalam rencana kegiatan anggaran sekolah adalah relevan dalam mewujudkan mutu pendidikan,” kata Syamsul, kemarin.
Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan data RKAS yang sudah masing-masing sekolah buat. Apakah sudah bisa meningkatkan mutu pendidikan atau justru sebaliknya.
Di tengah kondisi sekarang ini, ia meminta agar kepala sekolah membuat program prioritas dalam mewujudkan mutu pendidikan. Syamsul tidak ingin sekolah membuat program yang tidak relevan dalam mewujudkan mutu pendidikan itu.
“Kita lihat dulu, boleh jadi ada kegiatan yang tidak relevan dengan itu (Mewujudkan mutu pendidikan) sehingga sekolah menganggap anggaran tidak memadai dengan kondisi sekarang,” kata Syamsul.
Meski ada moratorium BPP namun sekolah tetap boleh memungut sumbangan. Dalam hal ini pihak sekolah tidak boleh menentukan nominalnya. (*)
