Desa Berdaya dan Satu Data NTB Disorot, Pendekatan “Graduasi” Dinilai Lebih Tepat Sasaran
Mataram (NTBSatu) – Pendekatan pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis “graduasi” yang diterapkan Pemprov NTB mulai mendapat sorotan dalam diskusi nasional penyusunan modul pelatihan kepala daerah di Bogor, 15–16 April 2026.
Alih-alih sekadar bantuan sosial, model ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas ekonomi warga hingga benar-benar mandiri.
Paparan disampaikan Dr. Najamuddin Amy yang mewakili BPSDMD NTB. Ia menjelaskan, Program Desa Berdaya dirancang untuk memastikan keluarga miskin ekstrem tidak hanya menerima bantuan, tetapi memiliki jalur keluar yang jelas dari kemiskinan.
Pada 2026, program ini menyasar 256 desa dengan total anggaran Rp128 miliar. Sebanyak 6.711 kepala keluarga menjadi target utama, masing-masing menerima bantuan produktif Rp7 juta yang diarahkan pada usaha berkelanjutan.
“Yang dikejar bukan sekadar terserapnya anggaran, tapi perubahan kondisi keluarga. Dalam dua tahun, mereka ditargetkan sudah naik kelas secara ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Indikatornya dibuat konkret. Pendapatan keluarga ditargetkan mencapai 1,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), aset rumah tangga meningkat, serta kebutuhan dasar seperti pangan dan tabungan terpenuhi. Pendekatan ini berbeda dari pola bantuan konvensional yang sering berhenti pada distribusi tanpa ukuran keberhasilan jangka panjang.
Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas data. NTB mengandalkan sistem Satu Data NTB sebagai basis perencanaan. Seluruh sasaran program ditentukan melalui verifikasi dan validasi data sektoral yang terintegrasi dengan sistem nasional.
“Kalau datanya salah, intervensinya pasti meleset. Makanya data ini jadi fondasi utama,” kata Najam.
Peserta Akui Program Tidak Tepat Sasaran
Dalam diskusi tersebut, persoalan data justru menjadi kelemahan utama banyak daerah. Sejumlah peserta mengakui program sering tidak tepat sasaran karena basis data yang tidak mutakhir atau tidak terintegrasi antarinstansi.
Selain itu, NTB juga memasukkan pendekatan inklusi sosial atau GEDSI dalam implementasi program. Kelompok rentan seperti lansia, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas dipisahkan berdasarkan kebutuhan. Mereka yang tidak produktif tidak dipaksakan masuk skema usaha, melainkan dialihkan ke perlindungan sosial.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding menyamaratakan semua penerima bantuan dalam satu skema.
Diskusi juga menyoroti bahwa banyak daerah masih menempatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebatas pemenuhan administratif. Sementara di NTB, SPM mulai diintegrasikan ke dalam program unggulan agar berdampak langsung pada masyarakat.
Di akhir forum, muncul kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan anggaran besar, tetapi membutuhkan ketepatan sasaran, keberanian menetapkan target hasil, dan konsistensi data.
Model NTB dengan kombinasi Desa Berdaya, Satu Data, dan pendekatan inklusif dinilai sebagai salah satu contoh yang lebih mendekati kebutuhan di lapangan- meski implementasinya tetap akan diuji oleh konsistensi pelaksanaan di tingkat desa. (Zani)
