Mensos Tanggapi Santai Siswa Sekolah Rakyat di Sumbawa Ditarik Pulang Orang Tua untuk Cari Uang
Mataram (NTBSatu) – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menanggapi adanya orang tua di Sumbawa yang menarik anaknya dari program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memaksakan keputusan tersebut kepada keluarga.
“Kita tidak bisa memaksa,” ujarnya menjawab pertanyaan NTBSatu, Kamis, 16 April 2026.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah tetap melakukan pendekatan persuasif untuk meyakinkan orang tua tentang pentingnya program tersebut bagi masa depan anak-anak mereka.
“Tetapi kita yakinkan, ini untuk masa depan putra-putri keluarga desil 1,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Pemerintah menggunakan sistem penjangkauan dengan menyasar keluarga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya desil 1 dan desil 2.
“Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan,” ujarnya.
Ia menambahkan, petugas dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah, unsur pendidikan dasar dan menengah, serta Badan Pusat Statistik turun langsung ke lapangan untuk mendatangi calon peserta dan berdialog dengan orang tua.
Jika orang tua setuju dan anak memenuhi kriteria, calon siswa akan diajukan kepada bupati atau wali kota untuk ditetapkan, sebelum kembali diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan, seluruh proses seleksi harus berjalan bersih sesuai arahan Presiden. “Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada sogok-menyogok, tidak boleh ada KKN,” tegasnya.
Ia juga menyebut, program Sekolah Rakyat menerapkan prinsip “multi entry, multi exit” atau bisa masuk kapan saja dan keluar sesuai kondisi. Sehingga jika ada peserta keluar, calon lain siap menggantikan.
“Kalau ada yang mundur, banyak yang di belakangnya sudah siap,” katanya.
Menurutnya, program ini memang menyasar keluarga yang selama ini belum tersentuh pembangunan dan membutuhkan intervensi negara. “Ini keluarga istimewa. Kita beri wadah supaya mereka punya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Tantangan Sekolah Rakyat di Sumbawa
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah mengungkapkan, persoalan ekonomi dan pola pikir tradisional menjadi pemicu utama anak-anak kehilangan akses pendidikan.
“Berbagai persoalan muncul. Ada yang masih mempekerjakan anaknya atau menyuruh menjaga adik. Ada juga yang mengajak anaknya bekerja untuk mencari uang,” ungkap Syarifah kepada NTBSatu, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan upaya pendampingan. Petugas sosial secara rutin mengunjungi rumah warga untuk memberikan edukasi.
Dalam setiap pertemuan, Dinas Sosial menekankan, kehadiran anak di Sekolah Rakyat justru dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Sebab, seluruh kebutuhan anak ditanggung negara.
“Kami sampaikan, kalau anak disekolahkan di sana, semua tidak perlu ditanggung orang tua. Mulai dari makanan, pakaian, hingga buku semuanya gratis. Bahkan orang tua juga akan dibantu pemerintah, seperti renovasi rumah dan modal usaha. Di awal mereka setuju, tetapi setelah kami pulang, pikirannya berubah lagi,” jelasnya.
Menurut Syarifah, salah satu hambatan terbesar adalah faktor psikologis, yakni keengganan orang tua berpisah dengan anak meski dalam kondisi serba terbatas.
“Ada pola pikir ‘biarpun makan garam yang penting bersama orang tua’. Prinsip seperti itu masih melekat di sebagian masyarakat kurang mampu. Ini yang membuat mereka sulit berkembang,” tegasnya.
Saat ini, Dinas Sosial Sumbawa mengantongi sekitar 29.000 data calon siswa dari tingkat dasar hingga menengah yang masih dalam proses verifikasi. Namun, proses tersebut tidak hanya sebatas pencocokan data, melainkan juga memastikan kesiapan mental dan komitmen keluarga.
Ia menambahkan, petugas di lapangan harus bekerja ekstra untuk memberikan edukasi sekaligus memastikan kesiapan keluarga, agar kasus penarikan siswa tidak kembali terjadi. (*)
