Atasi Kelangkaan Elpiji, Pemkab Lombok Timur Libatkan Masyarakat dalam Satgas
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur berkomitmen, memperkuat pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram dengan merombak struktur Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan.
Pemerintah daerah mengambil langkah ini menyusul kelangkaan pasokan elpiji dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga, memicu kesulitan bagi masyarakat di wilayah Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyampaikan permintaan secara langsung saat berada dalam forum dengar pendapat (hearing) bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di Ruang Rapat, Senin, 13 April 2026.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, atas keterlambatan penanganan kondisi sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kilogram,” katanya.
Kelangkaan ini dinilai sebagai kejadian yang tidak bisa diprediksi. Apalagi dengan adanya lonjakan signifikan aktivitas ekonomi masyarakat, pada akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama 2026.
Pemkab Lombok Timur akan melibatkan elemen masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas Pengawasan Distribusi. Perluasan keanggotaan ini sebagai bukti konkret, sekaligus bertujuan agar pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan, mulai dari tingkat yang paling bawah.
Di samping melakukan pengetatan pengawasan, Pemkab Lombok Timur juga memberikan tanggapan terkait tuntutan untuk memberdayakan pengecer.
Keberadaan pengecer dinilai strategis, karena lebih dekat dengan konsumen terakhir. Sehingga, kendala distribusi di wilayah pedesaan bisa dimitigasi.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik mengatakan, jika stok elpiji di Depo Ampenan masih sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan. “Distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak,” ujarnya.
Usulan Tambahan Kuota
Peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi daerah, membuat stok yang sebenarnya cukup menjadi harus dievaluasi kembali. Sehingga, Pemkab Lombok Timur kembali mengusulkan penambahan stok elpiji 3 kilogram secara resmi pada Pertamina.
Pemerintah berharap, stabilitas pasokan energi bagi masyarakat menengah ke bawah bisa kembali normal dengan integrasi antara penambahan kuota, pemberdayaan pengecer, hingga pengawasan ketat oleh Satgas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang selama proses penambahan kuota dan proses pembenahan sistem distribusi ini berlangsung. (Inda)
