Kabupaten Sumbawa Tancap Gas Destana Digital, 157 Desa Masuk Zona Rawan Bencana
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, mempercepat transformasi Desa Tangguh Bencana (Destana) berbasis digital. Hal ini sebagai respons atas tingginya kerentanan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Langkah ini ditegaskan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Fasilitator Penilaian Destana di Hotel Grand Samota, Kamis, 9 April 2026.
Kabupaten Sumbawa menjadi daerah pertama di Provinsi NTB yang secara resmi membentuk Tim Penilai Destana melalui SK Bupati Nomor 387 Tahun 2026. Langkah ini menjadi pijakan strategis untuk memastikan penilaian ketangguhan desa berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan penilaian Destana tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar terukur dan berdampak,” tegas salah satu anggota FPRB.
Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbawa bersama KONSEPSI dan Program SIAP SIAGA NTB ini, melibatkan 33 peserta lintas sektor. Mulai dari BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan hingga fasilitator teknis dan administrator Sistem Informasi Kebencanaan (SIK).
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor krusial dalam membangun sistem ketangguhan desa yang inklusif dan berkelanjutan. “Ketangguhan desa tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, harus kolaboratif lintas sektor,” ungkapnya.
Urgensi program ini semakin kuat setelah seluruh 157 desa di Sumbawa teridentifikasi rawan terhadap berbagai jenis bencana. Mulai dari banjir, kekeringan, angin kencang hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Semua desa kita punya potensi risiko bencana, sehingga tidak ada pilihan selain memperkuat kesiapsiagaan dari tingkat desa,” katanya.
Pastikan Intervensi Kebencanaan Tepat Sasaran
Dalam Bimtek tersebut, peserta mendapat bekal pemahaman teknis terkait Instrumen Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), mekanisme verifikasi hingga penggunaan aplikasi SIK/Siaga NTB sebagai platform digital pengelolaan data kebencanaan.
Pendekatan berbasis data dan digitalisasi, menjadi kunci utama dalam memastikan setiap intervensi kebencanaan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pendekatan digital membuat data lebih valid, cepat, dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Lebih jauh, pengembangan Destana di Sumbawa mulai menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa. Artinya, pengurangan risiko bencana tidak lagi sekadar program tambahan, tetapi menjadi kewajiban dasar dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Destana ke depan bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban yang harus desa penuhi,” ujarnya.
Tim fasilitator akan menjadi garda terdepan dalam mendampingi desa, melakukan verifikasi, serta memastikan implementasi Destana berjalan sesuai standar.
Salah satu peserta, Amir Ali menekankan, pentingnya perubahan pendekatan dalam pembangunan ketangguhan desa. “Transformasi menuju desa tangguh harus adaptif, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi agar berdampak nyata,” jelasnya. (Marwah)
