Rentetan Bencana di NTB Jadi Alarm Keras, Pemerintah Diingatkan Selamatkan Stabilitas Ekonomi dan Pariwisata
Mataram (NTBSatu) – Maraknya bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), belakangan ini dinilai bukan sekadar fenomena musiman.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menyebut kondisi tersebut sebagai “alarm serius” bagi pemerintah. Terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Anggota Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf menyoroti sejumlah titik terdampak banjir yang tersebar di wilayah Bima, Lombok Barat, hingga Lombok Utara. Menurutnya, bencana yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian fisik. Tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya pariwisata.
“Seperti yang kita lihat memang bencana ini marak di beberapa wilayah, ada di Bima sama di Lombok Barat. Ada yang sampai memakan korban juga, sama ada di Lombok Utara,” ungkap Abdul Rauf ke NTBSatu, Selasa, 7 April 2026.
Sorotan ini sejalan dengan pernyataan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (ASITA) NTB yang sebelumnya mengeluhkan dampak banjir terhadap kenyamanan wisatawan.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Rauf menilai bahwa kekhawatiran pelaku pariwisata sangat beralasan. Ia menegaskan, citra pariwisata NTB bisa tergerus jika persoalan ini tidak segera mendapat penanganan secara serius.
“Tentu ini jadi alarm keras untuk pemerintah ya, bencana ini bisa membuat citra pariwisata kita buruk nantinya,” jelas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Lebih jauh, ia menekankan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan dari hulu hingga hilir. Termasuk kerusakan hutan yang memperparah potensi banjir, khususnya di wilayah Bima.
“Penanganannya harus komprehensif, tidak hanya gerak di sektor pariwisata. Tapi bagaimana penanganan dari hulu, seperti penjagaan hutan, harusnya itu bisa dilakukan secara intensif oleh pemerintah, kan infrastruktur dan alam rusak di mana-mana ini,” tegasnya.
Berdampak ke Pariwisata
Abdul Rauf juga menyoroti fenomena banjir yang mulai berulang pada waktu-waktu tertentu. Hal ini, menurutnya, dapat membentuk persepsi negatif terhadap NTB sebagai destinasi wisata.
“Nah kalau kesan banjir ini rutin dan hadir pada waktu-waktu tertentu, pada momen-momen tertentu, ini kan tetap juga mengganggu kesan umum ya, atau bahkan menyeluruh tentang pariwisata NTB,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki sistem respons cepat terhadap setiap potensi bencana. Terutama di titik-titik vital seperti jalur wisata. Penanganan jangka panjang juga harus menjadi prioritas. Begitu juga dengan normalisasi saluran air dan mitigasi di daerah rawan.
“Pemerintah harus tetap waspada terhadap bencana-bencana yang memang selalu mengancam kita. Apakah itu bencana banjir, bencana longsor, dan semua bentuk bencana lain. Harus ada penanganan cepat atau reaksi cepat terhadap setiap kemunculan masalah,” tegasnya.
Di akhir, Abdul Rauf menegaskan, peringatan dari ASITA harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera berbenah. Ia mengingatkan, sebagai daerah wisata, NTB sangat rentan terhadap persepsi negatif sekecil apa pun.
“Kenapa ASITA itu ya harusnya menjadi alarm bagi kita untuk segera mengantisipasi, karena kita ini kan daerah wisata. Sekecil apapun respon negatif orang akan berdampak. Nah kesan itu kalau sudah kebaca, orang ketidaknyamanan itu pasti terjadi. Pemerintah harus merespon sekecil apapun masalah yang disampaikan oleh masyarakat,” tutupnya. (Zani)
