Program MBG Ditutup Sementara di Lobar, Wabup UNA: Alarm Agar Tak Main-main Soal Gizi
Lombok Barat (NTBSatu) – Penutupan sementara 29 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat (Lobar), mendapat respons dari pemerintah daerah.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, justru menilai langkah tersebut sebagai bentuk evaluasi penting agar kualitas layanan tetap terjaga.
Menurutnya, penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi momentum bagi pengelola untuk melakukan pembenahan. Terutama dalam memastikan standar gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kalau saya justru mengapresiasi, supaya tidak berjalan tanpa kontrol. Ini jadi pengingat bahwa penyediaan makanan bergizi tidak boleh main-main,” ujarnya, Sabtu, 4 April 2026.
UNA menjelaskan, selama ini pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan sebatas pembinaan dan koordinasi. Sementara untuk pemberian sanksi hingga penutupan operasional, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Daerah hanya bisa memberikan arahan, evaluasi, dan masukan. Untuk punishment, itu kewenangan pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Lobar sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pengawasan. Termasuk rapat koordinasi dengan para pengelola SPPG, tenaga ahli gizi, hingga pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah.
“Keluhan masyarakat tetap kita tampung dan kita sampaikan. Kita juga punya satgas yang terus memantau kualitas layanan,” katanya.
Sebagai Bahan Evaluasi
Lebih lanjut, UNA berharap penutupan sementara ini tidak berlangsung lama. Ia menekankan, MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Termasuk dalam penanganan stunting.
“Harapannya setelah dievaluasi, bisa segera diperbaiki dan dibuka kembali. Karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian menu, khususnya bagi kelompok balita. Menurutnya, masih ada ketidaksesuaian antara jenis makanan dengan kebutuhan usia penerima.
“Keluhan yang muncul, makanan untuk balita disamakan dengan anak sekolah. Ini tentu harus diperbaiki. Kita sudah minta ada pelatihan khusus untuk tenaga gizi,” ungkapnya.
Pemkab Lombok Barat bahkan telah mengusulkan agar ada dapur khusus yang menangani kebutuhan gizi balita. Ini sebagai upaya pencegahan stunting yang lebih optimal.
Saat ini, angka stunting di Lombok Barat tercatat sekitar 14 persen berdasarkan data SSGI, dan sekitar 9 persen berdasarkan perhitungan manual daerah. UNA optimistis, jika program MBG berjalan maksimal, penurunan angka tersebut bisa lebih cepat tercapai.
“Kalau program ini berjalan sesuai standar, dampaknya besar sekali untuk daerah, terutama dalam upaya pencegahan stunting,” tutupnya. (Zani)
