Dewan Bongkar Kinerja BUMD NTB, Laba Naik, Risiko Menggunung

Mataram (NTBSatu) – DPRD NTB menyampaikan, hasil evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB.

Keempat BUMD tersebut adalah, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, PT Gerbang NTB Emas (GNE), PT Jamkrida NTB Syariah, dan PT Bank NTB Syariah.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menyampaikan apresiasi atas kinerja empat badan usaha milik daerah tersebut. Menurutnya, sepanjangan tahun 2025, perusahaan pelat merah itu sudah mencatatkan laba.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan atas kinerja sepanjang tahun 2025. Mulai dari kredit bermasalah, masih adanya beban utang, dan sebagainya.

PT BPR NTB

Sambirang memberikan apresiasi terhadap kinerja PT BPR NTB (Perseroda) sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Namun di balik capaian tersebut, DPRD menyoroti sejumlah catatan penting, terutama tingginya Rasio Kredit Bermasalah (Non–Performing Loan/NPL).

Berdasarkan evaluasi dalam LKPJ 2025, aset BPR NTB tercatat meningkat dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,22 triliun atau tumbuh 12,28 persen. Penyaluran kredit juga naik menjadi Rp1,08 triliun atau meningkat 9,08 persen.

Dari sisi profitabilitas, laba BPR NTB melonjak signifikan menjadi Rp53,9 miliar atau tumbuh 52,64 persen. Bahkan, melampaui target hingga sekitar 141 persen.

Dampaknya, kontribusi dividen kepada Pemerintah Provinsi NTB juga meningkat dari Rp9,7 miliar menjadi Rp15,9 miliar. “Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas bisnis dan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Sambirang, Kamis, 2 April 2026.

Meski demikian, ia menilai kinerja tersebut belum sepenuhnya sehat. Salah satu sorotan utama adalah tingginya rasio kredit bermasalah.

“NPL gross tercatat mencapai 14,35 persen, jauh di atas ambang batas sehat sekitar 5 persen. Sementara NPL neto berada di angka 8,28 persen, melampaui target yang hanya 0,75 persen,” ungkapnya.

Ia menilai, kondisi ini berisiko terhadap stabilitas keuangan BPR NTB jika tidak segera ditangani secara serius.

Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya fungsi intermediasi dan penghimpunan dana masyarakat. Realisasi simpanan baru mencapai 89,58 persen dari target, sementara deposito berada di angka 87,72 persen.

“Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kepercayaan publik serta inovasi produk untuk meningkatkan dana pihak ketiga,” tulis laporan tersebut.

Dari sisi efisiensi, beban operasional BPR NTB tercatat meningkat sekitar 32 persen secara tahunan. Pertumbuhan biaya yang lebih cepat dibandingkan kualitas bisnis, dinilai berpotensi menekan tingkat efisiensi perusahaan.

Mewakili Komisi III DPRD NTB, Sambirang menaruh harapan besar kepada jajaran direksi baru BPR NTB untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Fokus utama yang didorong antara lain penurunan NPL hingga di bawah 5 persen, perbaikan kualitas portofolio kredit, penguatan penghimpunan dana, peningkatan efisiensi operasional, serta kesiapan konversi syariah dari sisi SDM, sistem, dan model bisnis.

“Ke depan, arah kebijakan harus lebih menitikberatkan pada kualitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan,” tegas dia.

PT GNE

Politisi PKS ini mengungkapkan, kinerja PT GNE pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan dengan berhasil keluar dari jerat kerugian. Kendati demikian, ia menilai kondisi perusahaan daerah tersebut belum sepenuhnya sehat karena masih dibayangi penurunan pendapatan dan beban utang yang besar.

Sepanjang tahun 2025, PT GNE berhasil mencatatkan laba sebesar Rp278,9 juta pada 2025, setelah sebelumnya merugi Rp3,24 miliar pada 2024. “Perusahaan juga mampu memberikan kontribusi dividen sebesar Rp153,4 juta kepada daerah,” kata Sambirang.

Selain itu, tingkat kesehatan perusahaan tercatat mencapai skor 60,8 atau masuk kategori “Sehat-A”. PT GNE juga telah menuntaskan tunggakan pajak sebesar Rp5,79 miliar, yang didukung melalui penyertaan modal.

Meski demikian, Sambirang memberikan catatan kritis terhadap kualitas pertumbuhan yang dinilai belum solid. Pendapatan GNE justru mengalami penurunan signifikan dari Rp18,48 miliar pada 2024 menjadi Rp14,47 miliar pada 2025, atau turun sekitar 21,7 persen.

Struktur pendapatan juga dinilai belum ideal karena masih didominasi sektor beton yang menyumbang sekitar Rp12,24 miliar atau 84 persen dari total pendapatan. Di sisi lain, margin laba perusahaan masih sangat tipis, hanya sekitar 1,9 persen.

“Ini menunjukkan pertumbuhan belum berkualitas dan masih rentan,” ujarnya.

Persoalan lainnya adalah beban utang yang masih tinggi. Ia menyampaikan, hingga 2025, GNE tercatat memiliki sisa utang sebesar Rp21,99 miliar dengan kewajiban angsuran bulanan sekitar Rp328,7 juta atau hampir Rp3,9 miliar per tahun.

“Nilai tersebut jauh melampaui laba bersih yang hanya Rp278 juta,” ucapnya.

Selain itu, GNE juga menghadapi tantangan lain seperti tingginya piutang usaha sebesar Rp8,65 miliar dengan periode penagihan mencapai sekitar 218 hari. Beban usaha juga tercatat sebesar Rp5,62 miliar atau sekitar 39 persen dari pendapatan.

Ketergantungan terhadap satu sektor usaha serta potensi penjualan aset, juga menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Ke depan, DPRD NTB menaruh harapan kepada jajaran direksi baru GNE untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Di antaranya, dengan meningkatkan margin laba hingga di atas 5 persen, melakukan restrukturisasi utang, serta mendorong diversifikasi usaha agar tidak bergantung pada satu sektor.

Selain itu, direksi juga diminta mempercepat penagihan piutang dengan menurunkan collection period menjadi di bawah 120 hari.

“GNE memang telah keluar dari fase kerugian, namun belum sepenuhnya sehat. Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan,” ungkapnya.

PT Jamkrida NTB Syariah

Kinerja PT Jamkrida NTB Syariah pada tahun buku 2025 mencatatkan profitabilitas yang baik, serta kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan catatan evaluatif, Jamkrida NTB Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp3,82 miliar. Rasio profitabilitas juga menunjukkan kinerja positif, dengan Return on Equity (ROE) mencapai 11,28 persen dan Return on Assets (ROA) sebesar 7,49 persen.

“Kontribusi kepada daerah juga tercermin dari setoran dividen sebesar Rp1,89 miliar,” ujar Sambirang.

Selain itu, lanjutnya, tingkat kesehatan keuangan perusahaan tergolong sangat baik dengan skor 85,5 (kategori AA), didukung likuiditas tinggi mencapai 616 persen dan rasio klaim sebesar 38,05 persen.

Dari sisi pertumbuhan, aset perusahaan melonjak signifikan dari Rp53,69 miliar menjadi Rp87,08 miliar atau meningkat hingga 128 persen. Ekuitas juga mengalami kenaikan sebesar 47 persen.

“Sementara itu, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mencapai Rp29,63 miliar atau 112,48 persen dari target,” katanya.

Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting. Salah satu sorotan utama adalah rendahnya realisasi target penjaminan. Dari target sebesar Rp2,02 triliun, realisasi hanya mencapai Rp948,81 miliar atau sekitar 46,77 persen.

Hal ini dinilai menunjukkan perencanaan yang belum presisi. Di sisi lain, tingginya likuiditas hingga 616 persen juga mengindikasikan dana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk ekspansi usaha.

“Jumlah terjamin juga mengalami penurunan dari 13.491 menjadi 12.117 atau sekitar 87,08 persen, yang mencerminkan dampak ekonomi perusahaan belum maksimal,” katanya.

Selain itu, efektivitas subrogasi dinilai masih rendah dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan keuangan.

Sambirang juga mencatat, penurunan gearing ratio dari sekitar 34 menjadi 16, yang mengindikasikan kapasitas usaha belum dimanfaatkan secara optimal. “Sementara itu, dividen sebesar Rp1,89 miliar dinilai masih relatif kecil dibandingkan total modal yang mencapai Rp50,13 miliar,” ungkapnya.

DPRD NTB, kata Sambirang, menaruh harapan besar kepada jajaran direksi baru untuk melakukan pembenahan. Di antaranya, dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berbasis data riil, mengoptimalkan likuiditas untuk ekspansi produktif. Serta, menyeimbangkan antara pertumbuhan profit dan peningkatan jumlah terjamin.

Selain itu, perusahaan juga didorong memperkuat sistem subrogasi guna meningkatkan recovery klaim, memperluas sinergi dengan Bank NTB Syariah dan sektor unggulan daerah, serta meningkatkan kontribusi dividen secara bertahap.

“Secara umum kinerja Jamkrida NTB Syariah sangat baik, namun masih terdapat ruang perbaikan agar pertumbuhan lebih optimal dan berdampak luas,” jelasnya.

Bank NTB Syariah

Kinerja PT Bank NTB Syariah sepanjang tahun 2025 dinilai masih menunjukkan fondasi yang kuat di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, Komisi III DPRD NTB menyoroti sejumlah catatan penting, mulai dari penurunan pembiayaan produktif hingga penguatan sistem keamanan siber.

Dalam evaluasi LKPJ 2025, Bank NTB Syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 7,33 persen, dari Rp16,11 triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 triliun pada 2025. Bahkan, per Februari 2026, aset bank telah mencapai Rp17,85 triliun.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), terjadi kenaikan 12,25 persen dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025 dan kembali meningkat menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026. “Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada giro yang melonjak hingga 98,67 persen, memperkuat struktur dana murah bank,” kata Sambirang.

Selain itu, pengembangan ekosistem digital menunjukkan progres positif. Jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu. Hal ini mencerminkan langkah Bank NTB Syariah menuju transformasi sebagai bank digital yang lebih kompetitif.

“Secara umum, tingkat kesehatan bank tetap berada pada kategori ‘Sehat’ dengan komposit 2, serta kinerja awal 2026 yang menunjukkan tren perbaikan,” jelasnya.

Meski demikian, ia mencatat adanya sejumlah penurunan kinerja di beberapa sektor. Pembiayaan produktif mengalami penurunan dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun pada 2025.

Sementara itu, tabungan juga turun dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun, bahkan menyusut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026. Pertumbuhan pembiayaan yang hanya mencapai 8,12 persen juga dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dari rentetan persoalan itu, DPRD NTB memahami tekanan kinerja pada 2025 dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital. Namun demikian, kondisi ini dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan ke depan.

“Salah satu sorotan utama adalah pentingnya penguatan sistem keamanan siber. Karena itu kita mendesak direksi baru untuk menjadikan cyber security sebagai prioritas utama di level manajemen, bukan sekadar fungsi teknis,” tegasnya.

Langkah strategis yang didorong antara lain pembentukan divisi atau direktorat khusus keamanan siber, pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi serangan, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan insiden yang cepat dan akuntabel.

Di sisi lain, Komisi III juga mendorong penguatan kembali pembiayaan produktif untuk mendukung perekonomian daerah, perbaikan basis dana ritel terutama tabungan, serta pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan.

“Fondasi Bank NTB Syariah masih relatif kuat. Jika tata kelola, khususnya di aspek keamanan digital dan manajemen risiko, terus diperbaiki, kami optimistis bank ini akan tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing tinggi,” tutupnya. (*)