Mataram (NTBSatu) – Status Kecamatan Sekarbela hingga kini masih bertahan sebagai kecamatan tipe B. Pemerintah Kota Mataram menilai, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi agar kecamatan tersebut bisa naik ke tipe A.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, Ariefuddin, mengatakan kendala utama terletak pada jumlah kelurahan yang belum memenuhi syarat. Saat ini, Sekarbela hanya memiliki lima kelurahan, sementara untuk menjadi kecamatan tipe A perlu minimal enam kelurahan.
“Minimal harus enam kelurahan, sementara Sekarbela sekarang baru lima. Jadi memang belum memenuhi syarat,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Menurutnya, aturan terkait tipologi kecamatan sudah cukup jelas. Selain mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan anggaran daerah, ada juga syarat teknis yang harus dipenuhi.
“Secara aturan, Sekarbela masih kurang satu kelurahan untuk bisa jadi tipe A,” jelasnya.
Ariefuddin menyebut, salah satu langkah menjadi solusi adalah pemekaran wilayah. Namun, proses tersebut tidak bisa secara instan, karena harus melalui tahapan administrasi yang cukup panjang, termasuk penyusunan hingga pengesahan peraturan daerah.
“Kalau mau dinaikkan, ya harus ada pemekaran kelurahan dulu. Itu harus lewat perda, jadi tidak bisa cepat,” katanya.
Meski demikian, ia menilai perubahan status kecamatan ini tidak terlalu mendesak. Pasalnya, perbedaan antara tipe A dan tipe B dinilai tidak terlalu signifikan dalam praktik pelayanan.
“Perbedaannya hanya di eselon Sekcam saja. Jadi walaupun belum tipe A, pelayanan ke masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, mengatakan pihaknya masih mengkaji kebutuhan perubahan status tersebut, terutama dari sisi efektivitas pelayanan publik.
“Kami masih lihat dulu apakah perubahan ini benar-benar berdampak pada pelayanan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemekaran wilayah maupun perubahan tipologi kecamatan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, karena akan berdampak pada penyesuaian administrasi hingga ke tingkat lingkungan.
“Kalau ada perubahan, tentu banyak penyesuaian sampai ke tingkat lingkungan. Itu juga butuh biaya,” katanya. (*)
