Bupati Jarot Arahkan ASN Pemkab Sumbawa Bersepeda ke Kantor untuk Hemat Energi
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa untuk mulai bersepeda ke kantor sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Pemkab Sumbawa akan mulai meluncurkan kebijakan tersebut pada Senin besok. Khususnya bagi ASN yang memiliki jarak tempat tinggal tidak terlalu jauh dari kantor.
“Ya salah satunya juga kita mulai nanti Senin, kita akan luncurkan, kita arahkan untuk pegawai bersepeda. Atau masyarakat pun kita imbau untuk kalau pergi ke hal-hal yang terdekat itu menggunakan sepeda,” ujar Bupati Jarot kepada NTBSatu, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang tinggal jauh dari pusat kota atau berasal dari luar daerah.
“Kalau memang pegawai yang memungkinkan untuk rumahnya tidak terlalu jauh, akan bersepeda,” katanya.
Selain itu, Pemkab Sumbawa akan mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan perjalanan dinas.
Bupati Jarot menjelaskan, pegawai dengan tujuan perjalanan yang sama akan berangkat bersama menggunakan bus. Seperti dari Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Sumbawa jika ada Rapat.
“Contohnya nanti jika ada rapat di DPRD, pegawai-pegawai itu kumpul di kantor Bupati, baru bareng ke DPRD menggunakan satu bus,” jelasnya.
Terapkan Sistem Berbagi Kendaraan
Pemkab Sumbawa juga menerapkan sistem berbagi kendaraan atau carpooling di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Para kepala dinas tidak lagi menggunakan satu kendaraan dinas untuk satu orang jika memiliki tujuan yang sama.
“Tidak boleh satu kepala dinas satu mobil. Kalau bisa enam orang satu mobil, atau gunakan bus. Jangan sampai satu mobil satu kepala OPD,” tegasnya.
Menurut Bupati Jarot, langkah tersebut menjadi upaya awal Pemkab Sumbawa untuk menekan penggunaan bahan bakar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari arahan pusat terkait efisiensi energi, dengan mendorong penggunaan sepeda untuk aktivitas jarak dekat serta penggabungan kendaraan untuk perjalanan dinas.
Ia menambahkan, kebijakan ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Nanti akan berkembang sesuai dengan kondisi,” tutupnya. (*)
