LMND Desak Pemprov NTB Segera Perbaiki Ruas Jalan dan Jembatan di Pulau Sumbawa
Mataram (NTBSatu) – Kondisi infrastruktur jalan lintas Bima – Sumbawa yang rusak parah di sejumlah titik, memicu gelombang protes dari para aktivis mahasiswa dan masyarakat.
Mereka menilai, adanya ketimpangan yang semakin jelas pada pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Terlebih, belum adanya langkah konkret perbaikan permanen di jalur ekonomi vital.
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTB, Arif Hariadi mendesak adanya perbaikan di jalur vital tersebut.
“Karena melihat kebutuhan mendasar masyarakat melalui jalan lintas ini kan cukup mendesak. Karena aktivitas lalu lintas, aktivitas perekonomian yang dilalui itu sangat membutuhkan,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 26 Maret 2026.
Terpantau, kerusakan sudah tersebar di beberapa lokasi strategis, mulai dari wilayah Wera – Ambalawi hingga Kecamatan Monta di Kabupaten Bima. Di beberapa titik, warga terlihat frustasi hingga nekat melakukan blokade jalan dengan menanam pohon pisang sebagai bentuk protes.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terlihat di Desa Lora, Kecamatan Langgudu. Sebuah jembatan yang rusak akibat gempa bumi, dikabarkan belum tersentuh perbaikan selama 4 tahun terakhir.
Meski tidak ada laporan adanya korban jiwa, kerusakan jalan dengan lubang-lubang dalam sangat mengganggu kelancaran distribusi logistik dan menambah biaya perawatan kendaraan bagi warga.
Selain menghambat laju ekonomi lokal, kerusakan infrastruktur ini juga menunjukkan adanya prioritas pembangunan yang tidak merata di tingkat provinsi.
Sorotan Terhadap Respons Pemerintah
LMND juga melayangkan kritik tajam pada jajaran eksekutif Provinsi NTB, khususnya Wakil Gubernur yang merupakan putri daerah asal Bima. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi maupun kebijakan anggaran yang tegas untuk menjawab keluhan warga Pulau Sumbawa.
“Seharusnya dia memberikan pernyataan sikap bahwa misalnya dengan sesuai keuangan daerah, memberikan pernyataan terhadap kondisi yang ada di wilayah Pulau Sumbawa, lebih khususnya di Kabupaten Bima,” tambahnya.
Kontrasnya kualitas infrastruktur jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa, membuatnya menggunakan narasi “anak tiri” dalam pembangunan antara keduanya.
Rencana Aksi dan Tuntutan Transparansi
Oleh karena itu, elemen mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar besaran di depan Kantor Gubernur NTB dan Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB, pada pekan depan.
Mereka membawa tiga tuntutan utama, yaitu perbaikan segera jalan lintas yang rusak, audit serta transparansi alokasi anggaran infrastruktur, hingga sikap tegas dari pimpinan daerah.
Mereka menuntut keterbukaan informasi mengenai arah aliran pagu anggaran di Dinas PUPR-PKP NTB. Karena, tanpa prioritas anggaran yang jelas dikhawatirkan perbaikan Pulau Sumbawa akan terabaikan.
“Rakyat di Pulau Sumbawa juga bagian dari NTB, punya hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tambahnya. (Inda)
