Mataram (NTBSatu) – Ombudsman NTB melakukan pendalaman informasi dugaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak layak, dalam bentuk kurma berulat oleh wali murid di SMPN 2 Mataram.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna menegaskan, masih melakukan pendalaman dari informasi yang pihaknya terima. Ia menegaskan, pihaknya menerima lebih dari satu laporan dari wali murid.
“Ini kondisi menu MBG juga di salah satu wali murid lain,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 4 Maret 2026, menunjukan foto kurma berulat dari laporan orang tua murid yang lain.
SPPG Harus Atensi Mendalam Keluhan Masyarakat
Menurut Arya, menyikapi setiap laporan masyarakat termasuk sekolah harus menjadi bahan evaluasi mendalam oleh SPPG. Bukan langsung disangkal tanpa pemeriksaan menyeluruh.
“Saya kira apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, orang tua siswa, dijadikan bahan evaluasi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan internal SPPG,” katanya.
Ombudsman NTB, lanjutnya, memberikan kesempatan kepada pihak SPPG untuk melakukan evaluasi internal. Namun, pengawasan tetap berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya investigasi lanjutan.
“Nantinya kami akan terus pantau sejauh mana dilakukan perbaikan, kalau ada masalah maka kami akan investigasi kembali. Kita berikan kesempatan dulu evaluasi secara internal,” tegasnya.
SPPG Cakranegara Barat Masih Ditutup
Di tempat lain, pemantauan NTBSatu, terhadap operasional SPPG Cakranegara Barat masih tutup sejak surat pemberitahuan tertanggal 26 Februari 2026 lalu yang disampaikan kepada lima sekolah penerima manfaat.
Begitu juga dengan Ombudsman NTB yang sebelumnya menangani laporan temuan puding basi pada menu produksi SPPG Cakranegara Barat. Pihaknya memastikan, hingga kini masih ditutup karena sedang lakukan evaluasi internal.
Arya mengungkapkan, pihaknya telah menghubungi langsung sejumlah sekolah untuk memastikan kondisi tersebut. “Tadi kami kontak penerima manfaat di SDN 2 dan SDN 21 Cakranegara, SPPG Cakranegara Barat masih tutup,” ujarnya.
Apabila terdapat SPPG kembali beroperasi tanpa melalui evaluasi yang maksimal, Ombudsman NTB sendiri akan mengambil langkah lanjutan. Terutama, melakukan pemanggilan terhadap kepala SPPG terkait.
“Jika ada informasi SPPG buka di tengah sorotan dan evaluasi tentunya kami akan cek. Bila perlu kami akan panggil kepala SPPG terkait. Karena masih dalam monitoring Ombudsman NTB,” katanya.
Kepala SDN 2 Cakranegara, Ahmadi, M.Pd., salah satu sekolah penerima MBG dari SPPG Cakranegara Barat membenarkan, belum ada distribusi sejak surat penutupan sementara.
“Belum ada distribusi lagi sejak surat SPPG yang kami terima sebelumnya mengatakan penutupan sementara itu,” ungkapnya kepada NTBSatu.
Selain itu, Ahmadi juga menerangkan hal lain terkait sekolahnya yang sudah mengajukan permohonan pindah layanan SPPG imbas dari menu yang tidak sesuai hingga tidak adanya atensi pihak SPPG sejauh sekolah memberikan masukan. (Alwi)
