Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Sumbawa Salurkan Rp1,4 Miliar untuk 224 UMKM
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Sumbawa, mempublikasikan realisasi Program Unggulan 09 bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tahun pertama kepemimpinan Jarot-Ansori.
Melansir laporan resmi PPID Kabupaten Sumbawa, Rabu, 4 Maret 2026, sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemkab Sumbawa menyalurkan bantuan modal dan hibah usaha kepada 224 unit usaha kecil dan menengah.
“Rinciannya terdiri dari 145 UKM dan 79 IKM yang mendapat dukungan sarana prasarana usaha,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Pemkab Sumbawa menyalurkan total dana hibah Rp1,475 miliar kepada 77 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Pemkab memfokuskan bantuan pada sektor riil yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti warung sembako, jasa boga (katering). Kemudian, kios dan industri rumahan seperti usaha kue.
Selain menyalurkan bantuan modal, pemerintah daerah menjalankan pembinaan melalui program ‘Bale Berdaya’. Sepanjang 2025, Pemkab membina 110 UMKM, termasuk 21 Local Champion yang tersebar di tujuh kecamatan.
Pemkab Sumbawa juga menjalankan pendampingan entrepreneur milenial melalui platform Bale Mula. Tujuannya, untuk mencetak wirausaha muda mandiri yang mampu bersaing di pasar lokal maupun regional.
“Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian pelaku usaha kecil,” tulis laporan resmi tersebut.
Langkah ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menguatkan ekonomi masyarakat secara langsung.
Penguatan UMKM dan pendampingan generasi muda mendorong perluasan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal. Serta, memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis akar rumput.
Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk melanjutkan, mengawasi, dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi agar manfaatnya semakin luas dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
