Krisis Tangkapan, DPRD Kota Mataram Desak Perlindungan Nelayan Pesisir Ampenan
Mataram (NTBSatu) – Kondisi ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kian memprihatinkan. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji menyoroti langsung persoalan yang membelit para nelayan tradisional setempat, mulai dari kelangkaan ikan hingga minimnya dukungan bantuan.
Dalam kunjungannya ke wilayah tersebut, Misban menemukan fakta Bintaro menjadi salah satu kantong kemiskinan ekstrem di Kota Mataram dengan sekitar 1.242 kepala keluarga terdampak.
“Saya turun langsung dan berdialog dengan warga. Banyak dari mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini bukan sekadar isu ekonomi biasa, ini sudah masuk kategori darurat,” ujar Misban kepada NTBSatu, Kamis, 26 Februari 2026.
Nelayan Pulang Tanpa Hasil
Para nelayan Bintaro mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menduga penyebab utamanya adalah aktivitas kapal-kapal besar yang menggunakan pukat harimau di sekitar perairan Ampenan.
“Nelayan kita berangkat melaut sejak dini hari, tapi pulang tanpa membawa hasil. BBM habis, tenaga terkuras, tapi ikan tidak ada,” kata Misban.
Ia menegaskan, praktik penggunaan pukat harimau sangat merugikan nelayan kecil. “Ikan di radius yang bisa dijangkau perahu tradisional sudah habis. Kapal besar dengan alat tangkap yang merusak menyapu bersih. Nelayan kecil jelas kalah,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun aturan melarang penggunaan pukat harimau dan membatasi wilayah operasi kapal besar, pengawasan di lapangan masih lemah.
“Aturannya sudah jelas, tapi pengawasan harus diperketat. Pemerintah Provinsi harus turun tangan agar wilayah tangkapan nelayan tradisional tidak diganggu,” ujarnya.
Selain persoalan tangkapan ikan, nelayan juga mengeluhkan mahalnya biaya operasional, terutama bahan bakar minyak (BBM). Harapan untuk mendapatkan subsidi langsung masih belum terealisasi.
“Mereka berharap ada subsidi BBM khusus untuk nelayan kecil. Tapi saat ini memang belum ada anggaran di tingkat kota untuk itu,” jelas Misban.
Ia menambahkan, kebijakan yang berjalan saat ini baru sebatas penggunaan sistem barcode untuk mengakses BBM bersubsidi jenis Pertalite. “Ke depan harus ada kolaborasi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kota. Jangan sampai nelayan terus berada dalam lingkaran kemiskinan ekstrem,” katanya.
Persoalan Lingkungan dan Stunting
Tidak hanya sektor kelautan, Misban juga menyoroti kondisi pemukiman warga yang padat dan minim sanitasi. Lingkungan yang kurang sehat dinilai turut memicu tingginya angka stunting pada anak-anak di wilayah tersebut.
“Rumah-rumah berdempetan, sanitasi belum memadai. Ini berdampak langsung pada kesehatan anak-anak. Penanganannya harus menyeluruh,” ucapnya.
Ia menekankan, penanganan kawasan pesisir Bintaro harus dilakukan secara terpadu. “Perbaikan garis pantai penting, tapi penataan lingkungan dan fasilitas dasar warga juga harus jadi prioritas. Kalau tidak, persoalan kemiskinan ini akan terus berulang,” tutup Misban. (*)
