Mataram (NTBSatu) – Minat investor terhadap pengolahan sampah menjadi energi di Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut cukup tinggi. Namun hingga kini, belum ada satu pun investor yang benar-benar masuk dan merealisasikan proyek tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., ME., mengakui, sejauh ini sejumlah pihak memang telah menjajaki peluang investasi di sektor persampahan. Meski begitu, prosesnya masih sebatas tahap penjajakan dan belum ada komitmen yang bisa pemerintah daerah catat sebagai investasi baru.
“Investor yang datang dan menyatakan minat cukup banyak. Namun, kami tidak bisa langsung menerima begitu saja. Kami perlu melihat komitmen mereka terlebih dahulu. Sejauh ini memang belum ada investor baru yang benar-benar masuk,” ujar Irnadi, Rabu, 18 Februari 2026.
Menurut Irnadi, kendala utama terletak pada persyaratan minimal volume sampah yang harus tersedia agar proyek energi dari pengolahan sampah layak secara bisnis. Investor umumnya menetapkan standar tonase tertentu per hari sebagai dasar perhitungan keekonomian proyek.
Di Lombok, volume sampah dinilai belum memenuhi ambang batas tersebut. Bahkan, upaya penghitungan dan pengumpulan potensi sampah se-Pulau Lombok belum mampu mencapai jumlah minimal yang disyaratkan.
“Kalau volumenya bisa kita penuhi, itu akan jadi potensi yang luar biasa. Tetapi memang saat ini belum bisa,” katanya.
Buka Peluang Investor Fleksibel
Sebagai perbandingan, kota besar seperti Surabaya telah memiliki volume sampah harian dalam jumlah besar sehingga memungkinkan proyek serupa berjalan.
Meski demikian, Pemprov NTB tetap membuka peluang dengan mencari investor yang lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku dalam menetapkan standar minimal tonase.
“Kita terus melihat apakah ada investor yang berani mengambil standar di bawah itu. Itu yang kita harapkan,” tambahnya.
Pemerintah daerah memastikan, tetap melakukan pendampingan terhadap calon investor. Tidak hanya pada aspek perizinan, tetapi juga pada kendala teknis lintas sektor.
Hingga kini, Pemprov NTB masih menunggu komitmen konkret dari investor yang bersedia menyesuaikan standar dengan kapasitas volume sampah yang tersedia. (Andini)
