Mataram (NTBSatu) – Ratusan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau setara 70 persen dari ratusan dapur yang sudah aktif di Provinsi NTB, belum memenuhi standar. Akibatnya, mendapat surat peringatan (SP) I dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Catata Satgas MBG Provinsi NTB, hingga awal Februari 2026, tercatat sekitar 670 SPPG aktif di NTB. Dengan klasifikasi sebagai berikut: sebanyak 660 SPPG merupakan mitra dengan masyarakat, yayasan, dan UMKM. Kemudian, 5 SPPG Pondok Pesantren. 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
Dari ratusan SPPG itu, yang paling banyak menjadi persoalan adalah pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit. Kemudian masalah SDM dan mutu gizi.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Fathul Gani, memberikan warning terhadap 70 persen dapur tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari belum ada tindak lanjut dari surat peringatan dari BGN, pihaknya mengancam akan menutup dapur tersebut.
“Kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada balasan, kita kasih SP2, kalau tujuh hari lagi juga tidak ada (tindak lanjut, res), kita tutup. Clear sudah,” ujarnya, Rabu, 4 Februari 2026.
Terhadap ratusan SPPG yang sudah mendapat SP I, Pemprov NTB tetap memberikan ruang perbaikan. Namun tetap terus dilakukan pemantauan.
“SPPG tidak boleh menutup-nutupi berbagai temuan pelanggaran di lapangan. Setiap persoalan yang menjadi temuan sampaikan laporan secara terbuka sebagai bahan evaluasi bersama,” tegasnya.
Evaluasi dalam pelaksanaan MBG di NTB tidak hanya menyasar mitra pelaksana atau pengelola SPPG. Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi internal terhadap aparat dan petugas pendamping di lapangan. “Bukan hanya kita evaluasi para pelaku tetapi aparat kita termasuk petugas kita evaluasi juga,” katanya.
Serap 31 Ribu Tenaga Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Provinsi NTB. Termasuk, menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa. Sebab, biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB,” kata Iqbal saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Rabu, 4 Januari 2026.
Tenaga kerja tersebut, ujar Iqbal, baru sebatas petugas SPPG, driver, dan sebagainya.
“Belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Meski awalnya sempat mendapat keraguan, pelaksanaan program MBG di NTB, kini menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan, kata Iqbal, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha menyapaikan, pihaknya terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya dapat masyarakat rasakan secara merata, termasuk anak usia dini hingga pelajar SMA serta kelompok rentan lainnya.
Ia menegaskan, kolaborasi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama yang sangat baik ini, capaian program sampai hari ini sangat signifikan. Kami melakukan brainstorming dengan rekan-rekan di wilayah agar program MBG benar-benar masyarakat bisa merasakannya dan semua penerima manfaat dan memiliki persepsi yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan MBG untuk berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari balita, anak usia sekolah dari PAUD hingga SMA, serta kelompok B3. Ia meminta seluruh pihak memiliki visi yang sama karena program ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan prinsip reward and punishment. Mitra pelaksana yang telah memenuhi standar akan mendapat apresiasi, sementara yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah masih memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
“Yang sudah bagus kita pertahankan, yang kurang kita sempurnakan. Mitra yang belum sesuai standar kita beri ruang untuk memperbaiki,” jelasnya.
Perhatian khusus juga untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Meski pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih berjalan, pemerintah memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap menjadi prioritas.
“Di daerah terpencil, jumlah siswa mungkin hanya 100 sampai 300 orang. Namun mereka tetap harus mendapat perhatian, termasuk kelompok B3 dan lansia,” katanya.
Terkait pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan, ia memastikan tidak ada kendala berarti. Penyesuaian menu akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi mayoritas masyarakat setempat.
“Untuk wilayah mayoritas Muslim, menu diberikan dalam bentuk kering untuk dibawa pulang, seperti telur, roti, atau buah, dengan nilai yang sama. Makanan tersebut bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Sementara bagi yang tidak berpuasa, pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” tutupnya. (*)
