Arahkan Tenaga Masaro, Bupati LAZ Siapkan Formula PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
Lombok Barat (NTBSatu) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan, penanganan sampah tidak bisa dianggap sebagai persoalan daerah semata. Melainkan, sudah menjadi isu nasional yang harus dikerjakan secara bersama-sama.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan kepada para tenaga pengelola Manajemen Sampah Zero (Masaro) di Lombok Barat. Bupati LAZ menjelaskan, persoalan sampah juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala daerah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan sampah yang terjadi hampir di seluruh daerah. “Masalah sampah ini bukan hanya masalah Lombok Barat, tetapi masalah nasional juga dan harus dikerjakan bersama-sama,” ujarnya Jumat, 6 Februari 2026.
Ia memaparkan, Lombok Barat saat ini memproduksi sekitar 350 ton sampah per hari. Namun, kemampuan pengangkutan baru mencapai sekitar 85 ton per hari.
Artinya, masih ada lebih dari 200 ton sampah yang tidak tertangani dengan baik dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan serta sumber penyakit baru. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menghadirkan dua fasilitas Masaro di Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Batu Layar.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar saat ini justru terletak pada aspek sumber daya manusia. “Kendalanya ada di tenaga kerja. Kita punya PPPK Paruh Waktu dan non-PPPK. Teman-teman yang sudah menjadi PPPK Paruh Waktu ini kami minta bekerja dengan serius,” tegasnya.
Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu
Bupati LAZ menekankan, pemerintah daerah akan terus mengevaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu secara berkala. Ia mengingatkan, kontrak PPPK Paruh Waktu bersifat tahunan dan tidak bersifat otomatis berlanjut tanpa penilaian.
“Kalau tidak kerja, pasti bisa kita cut (berhentikan, red). Kontraknya per tahun dan akan dievaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati LAZ membuka peluang mengusulkan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu jika menunjukkan kinerja baik. Namun, ia menegaskan, peluang tersebut tidak otomatis, melainkan bergantung pada hasil evaluasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Saya sedang carikan formula. Ada peluang untuk dievaluasi dari PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian tidak hanya berdasarkan pada kehadiran tetapi juga kompetensi dan kontribusi nyata. Bahkan, latar belakang keahlian tertentu seperti kemampuan di bidang teknologi informasi bisa menjadi nilai tambah.
“Kalau ada yang kemampuan IT-nya bagus dan bisa membantu percepatan kerja Pemda, itu bisa jadi kredit poin,” jelasnya. (Zani)
