Polda NTB Periksa Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Loteng dan Lotim

Mataram (NTBSatu) - Korban dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) memberikan keterangan di Polda NTB, Senin, 2 Februari 2026. Para korban menjalani pemeriksaan dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. "Iya, hari kami berikan pendampingan kepada sejumlah korban," kata Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi kepada NTBSatu. Para korban itu, satu dari Ponpes di Kecamatan Sukamulia, Lotim dan satu orang di Kecamatan Praya Timur, Loteng. Mereka semua menjadi korban pelecehan seksual saat masih berusia di bawah umur. "Untuk sementara itu saja," ucap Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram) ini. Joko Jumadi juga menyoroti tudingan dari pihak yang menyebut, tidak ada kekerasan seksual di dua pondok pesantren tersebut. Menurutnya, benar atau tidaknya tindakan tersebut merupakan wewenang Aparat Penegak Hukum (APH). Klaim tidak ada kekerasan seksual, sambung Joko, tidak bisa disimpulkan secara sepihak. Perlu juga dilihat dari perspektif korban. "Apakah mereka sudah ketemu dengan korban? Sedangkan korban saat ini berada di bawah perlindungan pemerintah," jelasnya. Selain itu, Joko turut menyentil kinerja Kementerian Agama (Kemenag), baik di lingkup Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Mereka kerap muncul ketika persoalan sudah muncul. Tak ada langkah preventif mencegah terjadinya pelecehan di lingkungan Ponpes. "Saya memang melihat kalau kemudian betul peristiwa peristiwa itu terjadi selama ini cukup banyak, berarti itu ada kegagalan dari Kemenag sendiri. Khususnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap pondok pesantren," tegasnya. Beredar informasi, para pihak yang merasa keberatan terkait kasus ini akan melaporkan LPA Kota Mataram ke kepolisian. Termasuk media yang memberitakan tindakan oknum tuan guru tersebut. Menanggapi itu, Joko mengaku tidak merasa terusik. Ia mempersilakan mereka untuk membawa persoalan ini ke APH. "Silakan laporin aja. Kita tunggu, biar seru," sentilnya. Riwayat Kasus Sebagai informasi, oknum tuan guru di Kecamatan Sukamulia, Lotim, dilaporkan ke Dit PPA dan PPO Polda NTB pada Kamis, 29 Januari 2026. Dugaanya, ia melakukan kekerasan seksual kepada dua santriwati. Oknum tuan guru itu melancarkan aksinya bejatnya saat para korban masih duduk di bangku sekolah. Salah satunya sejak korban Madrasah Aliyah (MA) kisaran tahun 2016 hingga korban menikah. Sementara itu, korban kedua saat berusia 17 tahun. "Ada yang selama 10 tahun, sampai korban menikah. Setelah menikah, terduga pelaku masih bisa memperdaya untuk menyetubuhi. Sekarang korban mengalami depresi berat," beber Joko. Modus oknum tuan guru melakukan persetubuhan adalah dengan iming-iming pembersihan rahim. Tapi bukannya merasa bersalah, terduga pelaku justru berkelit dengan mengatakan yang melakukan persetubuhan adalah jin. "Sedang kerasukan jin. Kemudian dia juga sudah mempersiapkan dengan menyampaikan kepada jemaahnya bahwa suatu saat dia akan difitnah," ungkap Joko. Pelimpahan ke Polda NTB Sementara, dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati oleh oknum pimpinan Ponpes di Lombok Tengah (Loteng) dilimpahkan ke Polda NTB. Kasus ini merupakan pengambang dari dugaan kekerasan psikis yang Polres Loteng tangani. Terungkapnya dugaan kekerasan seksual ini setelah tiga orang datang ke BKBH Unram. Mereka mengaku sebagai korban saat menjadi santriwati. Bahkan di antara mereka ada yang sampai disetubuhi oleh petinggi pondok pesantren tersebut. "Saat ini, mereka (tiga orang tersebut) sudah tidak jadi santri lagi," kata Joko. Joko menduga, korban perbuatan terduga pelaku tidak hanya itu saja. Pasalnya sejauh ini, korban yang datang ke BKBH Unram jumlahnya lebih dari lima orang. "Dengan adanya tiga laporan ini, masih ada korban lain. Yang mungkin menjadi korban saat dulu menjadi santri atau yang saat ini menjadi santri," sebut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram ini. Kasus ini bermula ketika lima orang datang ke BKBH Unram pada Selasa, 13 Januari 2026. Mereka pernah mendengar beberapa rekaman audio yang sudah beredar. Bunyinya berupa pengakuan salah satu ustazah yang dugaannya melakukan persetubuhan dengan pimpinan Ponpes tersebut. "Rekaman itu ada," ucap Joko. Namun, bukannya mengaku salah dan meminta maaf, terduga pelaku malah naik pitam. Ia diduga memaksa santriwatinya melakukan sumpah "nyatoq". Dalam tradisi Sasak, mereka yang melakukan sumpah "nyatoq" diyakini akan menerima konsekuensi magis atau kesialan jika berbohong. Menurut Joko, pemaksaan semacam ini merupakan tekanan psikis. Apalagi korban merupakan santriwati yang merupakan anak di bawah umur. Lebih-lebih di antara mereka ada yang pernah mengalami pelecehan. Dir PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujewati belum merespons pemeriksaan sejumlah korban kekerasan seksual. (*)