Kemiskinan di Lingkar Mandalika: Ketika KEK Tumbuh, Warga Tetap Terpinggirkan

Mataram (NTBSatu) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kerap diposisikan sebagai etalase keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. 

Sirkuit MotoGP berstandar internasional, hotel berbintang, vila mewah, dan jalan-jalan lebar mulus beraspal yang membelah perbukitan selatan Lombok Tengah menjadi simbol modernisasi dan masuknya investasi besar. 

Ketika dilihat lebih dekat, kehidupan masyarakat di lingkar kawasan berjalan dengan napas yang berbeda. Lebih pelan, lebih berat, dan penuh ketidakpastian.

“Kalau dilihat dari luar memang Mandalika maju sekali. Tapi bagi kami yang tinggal di sini, hidup ya masih begitu-begitu saja,” ujar Aceng, seorang warga Desa Kuta yang berprofesi sebagai pegawai di kedai kopi, Sabtu, 30 Januari 2026.

Ketika matahari condong ke barat dan wisatawan kembali ke hotel, kehidupan masyarakat di desa-desa sekitar kembali ke wajah aslinya. Dapur yang mengepul seadanya, perahu nelayan yang ditambatkan tanpa kepastian esok hari, dan anak-anak yang masih berkeliling menjajakan gelang di pasir pantai.

“Kalau tidak jualan, kami makan apa?” ujar Inaq Rum seorang ibu di kawasan pantai Kuta Mandalika, sambil mengawasi anaknya yang menawarkan gelang pada wisatawan asing.

Pertanyaan sederhana itu merangkum realitas besar yang selama ini luput dari narasi pembangunan Mandalika.

NTBSatu mencoba membedah sejumlah riset akademik, pengamatan pengamat ekonomi, dan realitas lapangan yang mengungkapkan sejatinya pertumbuhan KEK Mandalika belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan di sekitarnya.

KEK Mandalika: Janji Besar di Atas Investasi Triliunan

KEK Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, dengan tujuan utama meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan. Berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, kawasan seluas 1.250 hektare ini digadang-gadang menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Investasi yang digelontorkan pun tidak kecil. Hingga saat ini, nilai kumulatif investasi di KEK Mandalika mencapai sekitar Rp5,96 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan vila, hotel, fasilitas pariwisata, dan infrastruktur pendukung. Pemerintah menargetkan kawasan ini mampu menarik jutaan wisatawan dan menyumbang devisa triliunan rupiah setiap tahun.

Namun, pertanyaannya kemudian mengemuka: sejauh mana investasi jumbo itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal?

Temuan Akademik: Aglomerasi Tidak Selalu Mengurangi Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh akademisi Universitas Mataram tahun 2025, Subhan Purwadinata, Tuti Handayani, dan Nadia Nuril Ferdaus, memberikan gambaran yang relatif gamblang. 

Dalam riset berjudul “Analisis Aglomerasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terhadap Kemiskinan di Provinsi NTB”, mereka menemukan bahwa keberadaan KEK Mandalika tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah sekitar.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan. 

Hasilnya menunjukkan, pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi belum mampu menciptakan efek kesejahteraan langsung bagi masyarakat lokal.

Bahkan, penelitian ini mencatat hubungan paradoksal. Semakin tinggi tingkat aglomerasi ekonomi di kawasan KEK, tingkat kemiskinan justru cenderung meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi tidak otomatis menghadirkan distribusi pendapatan yang adil.

Adanya KEK Mandalika juga tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, sehingga tidak berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan,” tulis para peneliti dalam kesimpulannya.

Even internasional seperti MotoGP pun dinilai belum mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar secara signifikan. Penyerapan tenaga kerja lokal masih minim, UMKM tidak berkembang secara berkelanjutan, dan aktivitas ekonomi hanya menggeliat sesaat ketika event besar berlangsung.

Pengamat Ekonomi: Mandalika Tumbuh, Tapi Tidak Membumi

Sejumlah pengamat ekonomi NTB menilai Mandalika adalah contoh klasik pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, namun abai pada distribusi.

“Investasinya besar, tapi tidak disambungkan dengan ekonomi rakyat,” ujar Dr. Firmansyah, pengamat ekonomi daerah.

Menurutnya, pembangunan Mandalika berjalan dalam logika pasar murni. Hotel, vila, dan event besar bergerak cepat karena memiliki modal dan jaringan, sementara masyarakat lokal yang sebagian besar nelayan dan petani tidak dipersiapkan untuk masuk ke rantai nilai pariwisata.

“Kalau tidak ada kebijakan afirmatif, masyarakat hanya akan jadi penonton di tanahnya sendiri,” katanya.

Nelayan: Hidup di Pesisir, Terasing dari Pariwisata

Ketimpangan tersebut paling terasa di kalangan nelayan. Meski tinggal di kawasan pesisir yang menjadi daya tarik utama Mandalika, para nelayan nyaris tidak dilibatkan dalam rantai ekonomi pariwisata.

Resi, penanggung jawab nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pelaku bisnis pariwisata lebih memilih menyuplai ikan dari luar daerah karena alasan harga dan ketersediaan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan lokal tidak terserap secara optimal.

“Kalau di Tanjung Luar dijual Rp45 ribu, di sini bisa Rp75 ribu. Jadi pelaku bisnis lebih banyak ambil dari luar,” ujarnya.

Ironisnya, nelayan bahkan tidak mengetahui ke mana ikan hasil tangkapan mereka disalurkan. Tidak ada skema kemitraan, tidak ada pembinaan usaha, dan tidak ada pelibatan dalam event-event besar di KEK Mandalika. Mereka hanya menjadi penonton, sementara perputaran uang berlangsung di sekeliling mereka.

Kondisi ini semakin diperparah oleh cuaca ekstrem yang memaksa nelayan berdiam di darat. Tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, tekanan ekonomi pun semakin berat.

Petani Terlupakan di Tengah Gempuran Investasi

Nasib serupa dialami petani di Lombok Tengah, termasuk desa-desa penyangga Mandalika. Di tengah gencarnya pembangunan pariwisata dan dorongan pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan, para petani justru mengaku kesulitan mengakses bantuan dasar.

Sebanyak 20 kelompok tani menyatakan tidak mendapatkan bantuan bibit dalam empat tahun terakhir. Ketua Kelompok Tani Patupakat, Lalu Muhammad Fadil Idris, menyebut bantuan terakhir diterima pada 2020.

“Kami tetap menanam, tapi pakai modal sendiri. Bibit sekarang mahal,” katanya.

Harga bibit yang mencapai Rp140 ribu per kilogram membuat sebagian petani hanya mampu membeli setengah kilogram. Sekadar agar sawah tetap ditanami untuk kebutuhan makan keluarga. Subsidi pupuk dinilai belum cukup meringankan beban produksi.

Ketika sektor pariwisata tumbuh dengan investasi triliunan rupiah, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung pangan justru tertinggal tanpa perlindungan memadai.

Tekanan Ekonomi dan Eksploitasi Anak

Kemiskinan yang mengakar di lingkar Mandalika juga memunculkan persoalan sosial yang lebih dalam. 

Di kawasan pantai dan pusat hiburan, anak-anak terlihat berjualan gelang hingga malam hari. 

Fenomena ini bukan semata pilihan, melainkan konsekuensi dari keterdesakan ekonomi keluarga.

Orang tua yang tidak memiliki akses pekerjaan layak terpaksa membiarkan anak-anak mereka bekerja untuk menopang ekonomi rumah tangga. Praktik ini menjadi bentuk eksploitasi anak yang lahir dari kemiskinan struktural, bukan dari kelalaian semata.

Situasi tersebut diperburuk dengan masih tingginya angka buta huruf dan pernikahan dini di Desa Kuta dan sekitarnya, yang membuat generasi muda kehilangan kesempatan untuk keluar dari lingkar kemiskinan.

Baiq Dewi Yuningsih, pendidik sekaligus pendiri Anak Alam Intercultural School, menilai pembangunan Mandalika berjalan terlalu cepat dibanding kesiapan sumber daya manusia lokal.

“Kuta Mandalika berkembang sangat pesat, tapi kesiapan SDM lokal untuk memaknainya belum sepenuhnya terbangun,” ujarnya.

Menurut Dewi, masih banyak warga yang belum memiliki kecakapan dasar untuk terlibat dalam industri pariwisata, mulai dari literasi hingga keterampilan kerja. Tanpa pendidikan inklusif yang mengaitkan pariwisata dengan konteks lokal, seperti travel and tourism berbasis budaya dan kelautan masyarakat hanya akan menjadi pekerja marginal atau tersisih sama sekali.

ITDC dan Tantangan Pembangunan Inklusif

Sebagai pengelola KEK Mandalika, ITDC kerap menekankan besarnya potensi kawasan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Minimnya intervensi pemerintah daerah dan stakeholder dalam membangun UMKM yang berkelanjutan membuat ekonomi lokal tidak terkoneksi dengan aktivitas utama KEK. 

 ITDC mulai menggeser pendekatan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ke arah yang lebih inklusif dan berbasis budaya. 

Langkah ini ditandai dengan peluncuran program Mandalika Art Performance di Bazar Mandalika, Sabtu, 31 Januari 2026 yang melibatkan langsung masyarakat, seniman, dan pelaku UMKM lokal.

Public Community and Relations The Mandalika, Rizal Sugiono, menyampaikan Bazar Mandalika dirancang sebagai ruang bersama, bukan sekadar fasilitas penunjang kawasan wisata.

“ITDC sekarang tidak hanya bicara soal kawasan yang bagus secara visual, tetapi bagaimana kawasan ini hidup dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rizal.

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya dipilih karena merupakan pintu masuk paling dekat dengan kehidupan warga sekitar Mandalika.

Dalam pelaksanaan perdana, Mandalika Art Performance menggandeng Karang Taruna Desa Kuta dan Yayasan Gugah Nurani. Anak-anak dan pemuda lokal tampil membawakan seni tradisional, menjadikan mereka bukan lagi penonton pariwisata, tetapi bagian dari atraksi itu sendiri.

Rizal menambahkan, ke depan Mandalika Art Performance akan terus dikembangkan agar relevan dengan generasi muda.

“Tidak hanya tari tradisional, nanti akan ada seni kreasi kontemporer. Kami ingin anak-anak muda Mandalika merasa memiliki ruang di kawasan ini,” jelasnya.

Selain soal budaya, Mandalika Art Performance juga dirancang untuk menjawab isu pemerataan dampak ekonomi pariwisata. Selama ini, keramaian wisatawan kerap terpusat di titik-titik tertentu, sementara pelaku UMKM di area lain belum merasakan dampak signifikan.

Adanya penguatan Bazar Mandalika, ITDC berupaya menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Kalau semua terpusat di satu tempat, yang menikmati juga terbatas. Bazar Mandalika kami dorong supaya menjadi ruang ekonomi rakyat,” tutup Rizal. (*)