Lombok Timur (NTBSatu) – DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), merespons kisruh tata kelola pariwisata yang memicu aksi demonstrasi berulang.
DPRD memastikan, seluruh persoalan pengelolaan kawasan wisata milik pemerintah daerah akan menjadi materi utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pariwisata.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lotim, Amrul Jihadi menegaskan, berbagai masalah di lapangan akan masuk secara detail ke dalam pasal-pasal Raperda. Mulai dari ketidakjelasan pengelolaan hingga minimnya kepastian bagi pihak ketiga dan investor.
Ia menilai, regulasi yang tegas menjadi kunci untuk menghentikan konflik serupa di masa depan. ‘’Kisruh ini akan kita uraikan secara rinci agar bisa diatur jelas dalam pasal-pasal Raperda. Sehingga, tidak terulang kembali,” ujar Amrul, Kamis, 29 Januari 2026.
Menurut Amrul, munculnya polemik pariwisata justru menjadi momentum strategis untuk memperkaya substansi Raperda yang saat ini tengah DPRD bahas.
